PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Pekanbaru menjadi salah satu rencana yang akan direalisasikan Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP. Nantinya, pengelola haruslah orang yang profesional dan punya kemampuan.
Rencana akan dilakukannya evaluasi terhadap perusahaan pelat merah milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar terlihat apa yang sudah dilakukan selama ini. Muflihun tidak ingin BUMD hanya menjadi beban daerah dengan suntikan APBD setiap tahunnya. Dirinya ingin BUMD tersebut bisa menghasilkan dan optimal dalam pendapatan.
"Untuk evaluasi BUMD saya masih pelajari. Karena saya tidak ingin buru-buru dan nanti malah makin fatal untuk BUMD kita," kata dia, Selasa (20/9).
Menurutnya, dari sejumlah BUMD yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru baru satu BUMD yang mulai memberikan capaian positif. Yakni BPR Pekanbaru. BUMD ini sudah mulai tumbuh dengan menghasilkan laba.
Kemudian, untuk PDAM Tirta Siak yang sebelumnya menjadi catatan juga mulai membaik. Mulai terjadi peningkatan dalam manajemennya. "Untuk PT SPP sampai hari ini kami masih pelajari. Karena banyak ini kan. Kami mau lihat BUMD ini. Seperti (pemerintah, red) pusat sampaikan, kalau tidak ada bermanfaat untuk apa diadakan," tegas Muflihun.
Muflihun juga meminta manajemen harus profesional dalam mengelola BUMD. Mereka yang berada dalam manajemen, ditegaskannya harus orang yang mampu dalam mengelola perusahaan daerah ini.
"Kami buat asesmen. Silahkan daftar orang-orang yang mampu. Saya tidak ada mengarahkan kepada orang-orang (tertentu, red). Karena yang di sini kami minta betul-betul orang yang bisa menjalankan," ujarnya.
Dirinya kembali menegaskan, bahwa BUMD ini menggunakan modal dari APBD Pekanbaru. Sangat disayangkan menggunakan APBD namun tidak menghasilkan. Muflihun meminta, agar APBD yang dikeluarkan untuk modal BUMD, ada kontribusi yang diberikan kepada pemerintah kota.
Sebelumnya, Pj Wako Pekanbaru Muflihun dalam waktu dekat bakal melakukan audit terhadap seluruh BUMD di bawah naungan Pemko Pekanbaru. Dirinya ingin mengetahui kondisi terkini badan usaha tersebut.
Muflihun ingin mengetahui pendapatan atas penyertaan modal yang diberi pemerintah kota ke badan usaha tersebut. Ia menyebut ada kucuran APBD yang diberikan pemerintah ke BUMD.
"Wajar-wajar saja saya mengaudit kan? Saya ingin tahu, yang namanya BUMD itu kan ada kucuran APBD di sana," kata dia.
Pasalnya, sejumlah BUMD milik pemerintah kota dalam kondisi merugi dan dinilai hanya menjadi beban pemerintah kota karena terus mendapat suntikan APBD.(yls)
Laporan M ALI NURMAN, Pekanbaru
