PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar lebih bekerja keras lagi dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat kebingungan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Bahkan tidak sedikit yang masih berpergian dan berkumpul di tempat keramaian.
Permintaan itu disampaikan langsung Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi kepada Riaupos.co, Senin (20/4/2020). Menurut dia, kebijakan PSBB harus dibarengi dengan pemahaman yang masif kepada masyarakat.
"Seperti apa saja yang boleh di lakukan di tengah PSBB? Apa yang tidak boleh? Kalau melanggar apa konsekuensinya?" ujar Azwendi.
Sekretaris DPC Demokrat Pekanbaru itu juga meminta Pemko Pekanbaru tidak hanya sekadar mengurung warga dengan kebijakan PSBB. Akan tetapi yang menjadi kebutuhan warga juga harus di penuhi. Seperti janji untuk memberikan bantuan sembako kepada seluruh warga yang terdampak. Bila perlu, Pemko ikut memberikan bantuan tambahan uang tunai, sehingga uang yang diterima tidak hanya berasal dari Pemprov Riau saja.
"Pemprov Riau sudah menganggarkan untuk bantu warga Rp300 ribu. Nah, Pemko Pekanbaru juga harus berikan bantuan uang. Jadi tidak hanya dari Pemprov Riau saja. Jika Pemprov Riau bantu Rp300 ribu ditambah dari Pemko, katakanlah sama Rp300 ribu, warga bisa dapat Rp600 ribu sebulan. Jadi cukup," sambungnya.
Selain saran di atas, Azwendi juga meminta agar pemko memperjelas masyarakat dari kalangan mana saja yang berhak menerima bantuan. Bisa dengan membuat klasifikasi penerima bantuan. Ia mencontohkan warga dengan tingkat ekonomi menengah, namun terdampak Covid-19 karena harus berada di rumah saja. Khusus untuk kategori ini, ia menyarankan agar dibantu kebutuhan pokok.
Sedangkan untuk kategori menengah ke bawah, bisa diberikan bantuan lengkap berikut uang tunai.
"Karena kan masyarakat kita kebutuhannya beragam. Kita contoh tukang jualan gorengan. Dia tidak jualan lagi. Otomatis penghasilan tidak ada. Kalau hanya dibantu sembako, susu anak bagaimana? Pampers anak bagaimana? Belum lagi kebutuhan lain yang bersifat wajib. Itu siapa yang tanggung? Sedangkan dia tidak ada pemasukan sama sekali," jelasnya lagi.
DPRD sendiri, khususnya Fraksi Demokrat, dipastikan akan berupaya mendorong Pemko Pekanbaru agar segera merealisasikan bantuan terhadap masyarakat. Karena dari infomrasi yang ia terima dari pihak RT dan RW, sudah banyak masyarakat yang mengeluh dengan dampak ekonomi yang timbul akibat kebijakan PSBB. Dia menilai pemberian bantuan terhadap warga dirasa sudah sangat genting sekali.
"Kami akan dorong pemko agar bekerja lebih keras. Yang terpenting ingat kebutuhan warga apa saja. Jangan dulu pikirkan anggaran. Berapa pun untuk masyarakat, berikan," tegasnya.
Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)
Editor: Hary B Koriun
