PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru pada 2023 merencanakan melakukan rehab 10 puskesmas dan beberapa posyandu.
Hal ini disampaikan Kepala Diskes Pekanbaru dr Zaini Rizaldy usai menggelar hearing Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (18/10) di DPRD Kota Pekanbaru.
"2023 nanti layanan kesehatan menjadi prioritas untuk dimaksimalkan sesuai arahan Pj Wako. Maka, dari 21 puskesmas dan juga 38 posyandu ada beberapa yang perlu diberikan perhatian khusus dan perlu dilakukan rehab. Ada yang sedang dan ada yang berat," kata dr Zaini kepada wartawan, kemarin.
Untuk 2023 itu akan ada diupayakan rehab 10 puskesmas ini sudah diinventarisasi. "10 puskesmas termasuk juga posyandu, akan dilakukan rehab. Karena keterbatasan anggaran, maka akan dilakukan skala prioritas, dan bertahap," tuturnya lagi.
Untuk 2022, disampaikan Zaini, pihaknya sudah melakukan rehab sedang dan berat terhadap empat puskesmas. Yaitu,Puskesmas Simpang Tiga, Puskesma Tenayan Raya, Puskesmas Karya Wanita, dan Puskesmas Muara Fajar.
Zaini juga mengatakan, di hadapan anggota Komisi IV, pihaknya juga menyampaikan usulan anggaran untuk operasional 2023 mendatang. Dan ini dikupas secara bersama-sama.
Dari Rp269 miliar anggaran yang diajukan untuk 2023 itu, dikatakan Zaini terjadi pemotongan sebesar Rp15 miliar. Angka ini dipotong dari usulan yang diajukan RSD Madani. Di mana diusulkan Rp30 miliar dan disepakati dipotong Rp15 miliar. Artinya separuh anggaran yang diusulkan RSD Madani terpaksa dipotong.
"Ajuan anggaran Diskes untuk 2023 itu Rp269 miliar. Sudah termasuk gaji dan tunjangan. Dari Komisi IV supaya anggarannya itu dilakukan rasionalisasi sebesar Rp15 miliar. Karena ada program Pj Wako untuk prgram penanganan banjir, jalan berlubang dan pengendalian sampah. Ini kami maklumi," ulasnya.
Saat ditanya apakah dengan dipotongnya anggaran RSD Madani sebesar Rp15 miliar tersebut tidak menggangu pembangunan dan operasional RS Madani, Zaini menjawab, "Itu tergantung direkturnya. Apalagi kita ketahui bersama RSD Madani itu sudah menerapkan sistem BLUD. Jika direkturnya piawai, tidak ada masalah semestinya. Apalagi operasional RSD Madani itu sudah layaknya seperti rumah sakit swasta dengan sudah dilengkapi kamar operasi, ICU, dan lain sebagainya. Ini yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai target retribusi. Yang juga nanti dapat digunakan kembali untuk operasional RSD Madani".
Untuk program Diskes sendiri pada 2023, disampaikan Zaini di antaranya, vaksin tetap ada karena sifatnya preventif pencegahan. Dan juga sesuai dengan arahan pusat, yaitu penanganan stunting. Di samping itu, bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan.
Sejalan dengan visi misi Pj Wako, mendekatkan diri untuk pelayanan kepada masyarakat melalui program kunjungan rumah, termasuk juga program JKN-KIS untuk memberikan jaminan kepada masyarakat yang belum mempinyai jamkesda, juga program pengendalian penyakit-penyakit menular untuk jangan sampai menjadi wabah seperti DBD, TBS dan lain sebagainya.
"Intinya layanan kesehatan bagi masyarakat Pekanbaru akan terus dimaksimalkan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan menegaskan, berdasarkan hasil rapat komisi dengan Diskes harus ada skala prioritas penganggaran. Dan RSD Madani dapat memaksimalkan sistem BLUD-nya.
"Pengurangan atau pemotongan atau rasionalisasi anggaran ini tujuannya bukan melemahkan, akan tetapi kita ingin melihat kinerja OPD dengan anggaran yang ada bisa maksimal," kata Nurul.(yls)
