PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Manajemen Joker Poker (JP) Pub dan KTV meminta pemerintah untuk tidak tebang pilih. Baik dalam memberikan izin maupun dalam penertiban tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru. Hal ini menyusul dibatalkannya izin keramaian dan terancam tidak keluarnya izin pub.
Hal ini disampaikan manajemen JP lewat humasnya, Teva Iris saat menggelar jumpa pers di Hotel Ayola, Ahad (18/12) sore. Pasalnya, bukan hanya JP yang merupakan tempat hiburan malam yang ada karaoke, tapi juga memiliki sebuah pub.
''Ada tempat karaoke plus mengoperasikan pub, mereka masih buka. Bahkan lebih parah lagi. Jarak mereka dengan rumah ibadah hanya 100 meter. Jadi kami minta pemerintah jangan tebang pilih. Jika ingin tegak lurus, tutup semua tempat pub di Pekanbaru, jangan hanya JP saja!'' ujar Teva Iris yang juga dikenal sebagai Ketua Pemuda Milenial Pekanbaru ini.
Kehadiran JP sendiri terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Mulai dari lokasinya yang berdekatan dengan masjid, pondok pesantren dan pondok tahfiz, hingga tempat usaha tersebut tidak memiliki izin. Namun Tiva Iris memastikan, pihaknya mengantongi izin karaoke.
''Di Pekanbaru ini banyak tempat pub, kenapa hanya JP yang disorot? Sekali lagi saya tegaskan, jangan tebang pilih. Tutup satu, tutup semua. Usut semua tempat karaoke dan pub di Pekanbaru ini,'' tegasnya.
Turut hadir dalam jumpa pers tersebut, humas JP lainnya Hondro dan Erlangga. Turut hadir dua Corporate Law JP, Mirwansyah dan Florida Herawati.
Pengacara: JP Belum Operasikan PuB
Sementara itu, pengacara korporat JP KTV Mirwansyah dan Florida Herawati memastikan, tempat hiburan malam tersebut belum pernah mengoperasikan pub. Selain karena izin belum keluar, fasilitasnya juga belum siap.
Hal ini disampaikan keduanya saat jumpa pers yang digelar JP di Hotel Ayola Pekanbaru pada Ahad (18/12) sore. Mirwansyah pada kesempatan itu juga menunjukkan fasilitas pub yang masih dalam tahap pembangunan.
''Bahkan fasilitas KTV (karaoke, red) kami belum settle, yang kami perkirakan baru selesai nanti dua atau tiga bulan lagi. Mungkin setelah puasa (Ramadan, red) baru bisa beroperasi. Jadi kami pastikan pub-nya belum beroperasi,'' ungkap Mirwansyah.
Sementara itu Florida juga menyayangkan narasi tempat maksiat. Karena pihaknya belum pernah beroperasi, kecuali saat soft opening pada pekan lalu. Dirinya juga mengklaim di sana ada musala bagi pengunjung dan karyawan dengan menunjukkan foto kepada puluhan wartawan.
Sementara itu, ketika ditanya mengapa JP berani menggelar soft opening sementara izin di Pemprov Riau masih belum diverifikasi, humas JP Hondro bersikukuh pihaknya waktu itu sudah mengantongi beberapa izin.
''Kami waktu itu sudah mengantongi izin keramaian. Kami juga sudah mengantongi izin tempat usaha dan juga izin KTV. Kemudian, sebelum soft opening itu kami dijanjikan izin di Pemprov akan diverifikasi dan keluar pada hari Senin,'' kata Hondro.
Pihak JP pada jumpa pers itu berharap, pemerintah dapat berlaku adil dalam mengambil keputusan. Manajemen mempertanyakan dasar bila suatu waktu nanti izin yang sudah keluar justru dicabut kembali.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Riau Helmi D saat dikonfirmasi belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut. Pasalnya ia sedang dalam perjalanan.
''Saya belum bisa beri keterangan banyak, sedang diperjalanan ada kemalangan,'' katanya.
Sebelumnya Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution kompak menolak beroperasi Joker Poker Pub dan KTV yang ada di Jalan HR Soebrantas, Panam, Pekanbaru. Hal tersebut juga merespon penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
''Saya sudah minta, DPM-PTSP kalau memang (Joker Poker) itu tidak memenuhi syarat tak bisa diberikan izinya. Cuma mereka dapat izinnya dari Pemko Pekanbaru. Kalau dari provinsi belum ada izin,'' kata Gubri.
Sedangkan Wagubri Edy Natar Nasution menyebut bahwa ia juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas DPM-PTSP Provinsi Riau, untuk mempertanyakan perizinan jika ada yang dikeluarkan Provinsi Riau.
''Saya juga minta Kadis DPM-PTSP Riau untuk mengecek persoalan ini, memang DPM-PTSP Riau belum ada keluarkan izin Joker Poker Pub. Saya kira persoalan ini bukan lagi bicara siapa yang mengeluarkan izin. Tapi sesuai keinginan masyarakat dan para tokoh yang ada di Riau agar operasional itu dihentikan,'' tegasnya. (end/sol)
