PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kekurangan tenaga pengajar atau guru di tingkat SD dan SMP negeri masih menjadi persoalan di Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru. Apalagi ada rencana pemerintah pusat menghapus tenaga guru honorer tahun depan.
Saat ini, tenaga pengajar di SD dan SMP negeri masih dibantu oleh ratusan guru honorer. Sebagian guru honorer ini akan dinaikkan statusnya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Yang tidak lolos PPPK tidak lagi bisa mengajar di sekolah negeri.
Menurut Kepala Disdik Pekanbaru Ismardi Ilyas, ada sekitar 800 guru honorer telah lulus passing grade PPPK. Tetapi, Pemerintah Kota Pekanbaru hanya memberikan kuota PPPK guru sebanyak 260 orang. Ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah untuk membayar gaji PPPK guru.
"Kuotanya sudah disiapkan oleh pemerintah. Yang dinyatakan telah lulus passing grade itu kan sebanyak 800 orang. Tetapi kuota yang bisa diangkat hanya 260 orang (PPPK, red), karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah," kata Ismardi, kemarin.
Ia menambahkan, kekurangan guru ini meski secepatnya dicarikan solusi. Namun Ismardi tak merinci berapa jumlah kekurangan guru untuk sekolah negeri se-Kota Pekanbaru itu. Ia hanya memperkirakan jumlah mencapai ratusan guru.
Apalagi, lanjutnya, jika para guru honorer yang aktif mengajar di sekolah negeri saat ini akan diberhentikan pada tahun 2023.
"Tidak lagi ada anggaran untuk para guru honorer (2023, red). Sekolah juga sudah diingatkan Disdik agar tidak merekrut guru honorer tahun depan," ujarnya.
Terkait pengangkatan guru dari PPPK sendiri, dinilai Ismardi belum mampu memenuhi kekurangan guru. "Mudah-mudahan nanti akan ada penambahan kuota PPPK. Kami berharap Pak Wali Kota bisa menambah kuotanya. Tentu kosekuensinya akan menambah anggaran," katanya lagi.(yls)
Laporan JOKO SUSILO, Kota
