PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kalangan DPRD Kota Pekanbaru menekankan Pemko Pekanbaru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024. Pemko juga diminta menurunkan tarif parkir roda dua kembali menjadi Rp1.000 dan membayar penuh honor ketua RT/RW.
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas R-APBD Murni 2024 yang digelar DPRD Kota Pekanbaru, Senin (16/10). Rapat dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST didampingi tiga wakil ketua yaitu Ginda Burnama ST MT, Ir Nofrizal, dan Tengku Azwendi Fajri SE, serta para anggota DPRD lainnya. Dari Pemko Pekanbaru, hadir Sekko Pekanbaru Indra Pomi, para kepala OPD dan camat, serta perwakilan unsur Forkompimda.
Untuk diketahui, dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi ini, hanya Fraksi PKS saja yang membacakan pandangan umumnya, atas R-APBD 2024. Di DPRD Kota Pekanbaru ada 7 fraksi. Yaitu, PKS, Gerindra plus PPP, Demokrat, PAN, PDI Perjuangan, Hanura plus Nasdem, dan Golkar. Untuk fraksi yang lain hanya menyerahkan berkas laporan, karena mengingat waktu yang singkat.
”Mengingat untuk mempersingkat waktu, kami minta fraksi-fraksi tidak membacakan pandangan umum fraksinya. Tadi saya lupa memberitahu sebelum Fraksi PKS membacakan,” kata Sabarudi saat memimpin rapat.
Muhammad Isa Lahamid, menjadi juru bicara Fraksi PKS menyampaikan pandangan umum fraksinya terkait RAPBD 2024. Dan menyoroti berbagai persoalan yang kini terjadi, dan yang harus dilakukan Pemko Pekanbaru tahun depan.
Mulai dari peningkatan PAD, meminta Pemko menurunkan tarif parkir roda dua menjadi Rp1.000, kepastian honor ketua RT/RW tahun 2024 harus penuh 12 bulan, memberikan tunjangan kepada guru MDTA, hingga mendukung program pemerintah lainnya, terutama untuk evaluasi para THL di lingkungan Pemko Pekanbaru.
”Soal PAD yang kini tak sampai Rp900 miliar diraih, maka tahun depan harus bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena begitu banyak potensi PAD di kota ini. Begitu juga dengan parkir sepeda motor, banyak keluhan masyarakat dan mereka minta agar diturunkan lagi jadi Rp1.000,” pintar Isa.
Begitu juga untuk gaji RT/RW tahun 2024 nanti, di mana tahun depan merupakan tahun politik. Maka dipastikan jam kerja para RT dan RW akan bertambah. ”Kami inginkan gaji mereka dibayar penuh 12 bulan,” harapnya.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST mengatakan, bahwa rapat paripurna ini merupakan tahapan kedua pembahasan APBD 2024. Meliputi pengambilan keputusan, permintaan persetujuan kepada anggota DPRD secara lisan, kemudian pendapat kepala daerah. Dan untuk paripurna selanjutnya, yakni jawaban pemerintah.
”Sesuai jadwal Banmus, digelar Senin pekan depan,” sebutnya.
Seperti diketahui, DPRD bersama Pemko Pekanbaru telah menyepakati KUA-PPAS APBD 2024 sebesar Rp2,825 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD 2023 senilai Rp2,699 triliun.
DPRD Pekanbaru mengharapkan, agar program-program prioritas, anggarannya bisa maksimal. Seperti infrastruktur perbaikan jalan rusak, pengelolaan sampah, penanganan banjir, bantuan UMKM, beasiswa, pendidikan, UHC, stunting dan program yang menyentuh masyarakat lainnya.
Namun untuk kegiatan seremonial di 2024 diminta untuk dikurangi, karena masih banyak pekerjaan rumah (PR) di Kota Pekanbaru yang harus diselesaikan. Terutama masalah jalan rusak, banjir dan juga sampah.(yls)
Laporan AGUSTIAR, PEKANBARU
