PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Hampir dua pekan lebih harga beras di Kota Pekanbaru dan wilayah lainnya di Provinsi Riau masih tinggi. Pemerintah daerah diminta untuk mencari akar permasalahan agar harga beras kembali turun dan terkendali.
Pantauan Riau Pos, Ahad (17/9) di pasar tradisional seperti Pasar Agus Salim dan sejumlah kios pedagang beras di Jalan Tengku Bey Kecamatan Bukit Raya, harga beras dengan berbagai merek dan kualitas malah kian naik hingga mencapai Rp175.000 per kemasan 10 kilogram (kg).
Merek Anak Daro dijual berkisar Rp170.000 per kemasan kg, Topi Koki berkisar Rp155.000 per kemasan 10 kg, beras Belida Rp160.000 per kemasan 10 kg, dan beras Bulog merek SPHP dijual Rp11.600 per kg atau Rp57.500 per kemasan 5 kg.
Hal yang sama juga terjadi di sejumlah kios pedagang beras di Jalan Tengku Bey Kecamatan Bukit Raya. Di salah satu kios beras bernama Kios Keluarga menjual beras Anak Daro Solok seharga Rp170.000 per kemasan 10 kg, beras Anak Daro Tiga Raja Rp165.000 per kemasan 10 kg, beras Anak Daro Ari Ara Rp164.000 per kemasn 10 kg, beras Sokan Rp170.000 per kemasan 10 kg, beras Kuriak Kusuik Rp170.000 per kemasan 10 kg, beras Pandan Wangi Rp175.000 per kemaasan 10 kg, beras Belida Rp148.000 per kemasan 10 kg, beras Topi Koki Rp148.000 per kemasan 10 kg, dan beras Anak Daro Jasa Bunda Rp160.000 per kemasan 10 kg.
Pedagang kios beras di Jalan Tengku Bey yang enggan disebutkan namanya mengaku sudah sebulan terakhir harga beras terus mengalami lonjakan. Hal ini dikarenakan pasokan beras yang dikirim oleh distributor sedikit sehingga terjadi lonjakan harga.
Tak hanya itu, beras SPHP, tidak semua kios beras di Kota Pekanbaru bisa mendapatkannya. Hanya kios yang menjalin kerja sama dengan Bulog dan menjadi outlet penjualan pangan pokok untuk masyarakat atau Rumah Pangan Kita (RPK) yang dibina langsung oleh Perum Bulog.
“Tak ada jual beras SPHP, walaupun sudah banyak yang nanya karena harganya cukup murah dibandingkan dengan harga beras lainnya. Kios seperti kami tidak ada kerja sama sulit mendapatkan beras SPHP,” ucapnya.
Meskipun begitu, dirinya tetap memberikan informasi kepada pelanggan yang ingin membeli beras SPHP tersebut di sekitar Jalan Tengku Bey. “Kalau mau cari itu di kios grosir setelah jembatan saja, di sana ada spanduknya jadi masyarakat yang mau beli bisa ke sana,”ucapnya.
Sementara itu, salah seorang pembeli beras Julia Sari mengaku tak sanggup dengan harga beras yang terus menerus mengalami kenaikan harga. Ia bahkan harus mengurangi jumlah pembelian beras untuk menghemat uang belanja di rumah.
Pasalnya ia tak bisa membeli beras premium bermerek Anak Daro Solok atau yang dikenal beras solok yang kini harganya Rp17.000 per kg. Beberapa bulan lalu hanya berkisar Rp14.000 per kg hingga Rp15.000 per kg.
“Nggak kuat kalau beli beras mahal seperti itu lagi. Mungkin ke depan mau beralih ke beras Bulog saja. Semoga saja harganya tidak ikutan naik dan produknya bisa mudah didapatkan oleh masyarakat,” katanya.
Kenaikan harga beras di beberapa wilayah termasuk Provinsi Riau mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau.Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto pun meminta pemerintah daerah (Pemda) kelalui dinas terkait untuk mencari akar masalahnya.
“Selalu harga bahan pokok ini mekanisme pasar sampai kenaikan itu gara-gara rantainya. Artinya dari petani, pengepul, sampai ke pasar, pasti ada persoalan. Kami berharap dinas terkait memantau harga dan mencari akar masalahnya. Tentu kenaikan harga bahan pokok sangat memberatkan masyarakat,” sebut Hardianto, Ahad (17/9).
Dikatakan dia, kenaikan beras bagi sebagian kalangan, khususnya menengah ke atas mungkin tidak begitu terasa. Namun bagi masyarakat dengan taraf ekonomi menengah kebawah begitu berpengaruh. Sehingga kenaikan harga beras tidak bisa dibiarkan berlama-lama.
“Kalau bisa cepat ditekan. Tentu dicari akar masalahnya dulu kenapa bisa naik. Apalagi masyarakat sudah terpekik. Bagi kalangan menengah ke atas mungkin tidak terasa. Tapi berapa banyak ini masyarakat Riau yang menengah ke bawah. Ini perlu diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan bahwa kenaikan ini menyesuaikan dinamika pasar. Menurutnya, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi. “Kita menilai ini dinamika pasar ya, makanya pemerintah tidak bisa intervensi sebab pasar punya dinamika sendiri,” katanya.
Pihaknya meminta Bulog memastikan pasokan beras SPHP tersedia di Rumah Pangan Kita (RPK) di Pekanbaru. Ia pun berharap pasokannya tidak ada gangguan sehingga beras tersebut bisa jadi pilihan bagi masyarakat di Kota Pekanbaru.
Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengaku pihaknya bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Bulog Riau-Kepri sudah melakukan pemantauan harga beras di dua pasar tradisional yaitu Pasar Cik Puan dan Pasar Limapuluh pekan lalu.
Hasilnya, kenaikan harga beras yang belakangan ini terus dikeluhkan oleh masyarakat. Meskipun begitu dirinya memastikan pasokan beras Bulog di Kota Pekanbaru masih aman selama beberapa bulan ke depan.
“Harga beras memang naik, saya sudah turun bersama Kepala Kanwil Bulog ke pasar tradisional,” ujarnya.
Lanjut Zulhelmi Arifin, untuk penjualan beras Bulog SPHP memang hanya dijual di RPK yang tidak hanya ada di pasar tradisional di Kota Pekanbaru, namun juga sejumlah kios pedagang beras lainnya di Kota Pekanbaru.
“Beras Bulog itu di pasar tradisional pasti ada di kios pedagang yang sudah menjadi RPK. Kalau di Cik Puan itu paling banyak sekitar 13 RPK dan kalau di Pasar Palapa hanya ada 3 RPK,” ucapnya.
Ia berharap pedagang tidak menjual beras Bulog di atas ketentuan yang berlaku, dan tidak melakukan penimbunan beras Bulog disaat harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi saat ini.
“Kita akan pantau terus distribusi dilapangkan. Jika ada yang menjual diluar kenentuan masyarakat bisa laporankan kepada kami dan Bulog agar ditindaklanjuti dan diberi saksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Pemimpin Wilayah Bulog Riau dan Kepri, Maidana Aulia Siregar mengatakan pihaknya akan terus memperbanyak RPK sebagai kanal distribusi beras SPHP ke tangan masyarakat. “Kita terus menambah RPK dan melakukam koordinasi dengan pihak terkait,” ujarnya, Ahad (17/9).
Untuk stok beras Bulog di Riau saat ini dikatakannya ada 19 ribu ton.
“Kalau untuk prediksi, tergantung permintaannya berapa. Kalau kita hitung, distribusi 2 ton per RPK per minggu dikalikan jumlah RPK itu maka diprediksi cukup sampai dengan Februari 2024,” sambungnya.
Menurutnya, sejak kenaikam harga beras premium, terjadi kenaikan permintaan terhadap beras Bulog sekitar 10 hingga 20 persen. Namun masyarakat tak perlu khawatir karena Bulog memastikan stok beras aman dan stabil. “Kemungkinan akan masuk 4.800 ton lagi di bulan ini,” terangnya.
Selain itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli beras Bulog di atas harga eceran tetap (HET). “Untuk masyarakat jangan mau membelinya di atas HET. Untuk RPK jangan menjual di atas HET,” tuturnya.
Pemprov Riau Jaga Ketersediaan Beras
Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan mengatakan, memang harga beras saat ini juga sudah mempengaruhi inflasi di Riau. Namun demikian, pihaknya terus berupaya agar ketersediaan bahan pokok tersebut tetap aman.
“Inflasi yang sangat kita perhatikan adalah beras. Jangan sampai masalah beras ini bergejolak. Untuk itu, perlu kami pastikan kembali ketersediaannya,” kata M Job.
Job Kurniawan mengatakan, berdasarkan data dari Bulog, ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Provinsi Riau saat masih ini mencapai 20.781,074 ton. «Untuk CBP saya kira masih aman, laporan Bulog saat masih ketersediaan 20.781,074 ton dan dipastikan cukup untuk 10 bulan ke depan. Jadi tidak ada masalah,” ujarnya.
Sedangkan untuk Stabilitas Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) di Provinsi Riau sendiri telah berhasil terealisasi sebesar 73 persen. “Beras murah yang dijual Bulog itu ada di 68 kios dan 1.156 rumah pangan. Jadi saat ini on the track masih ada sisa beras untuk empat bulan sampai akhir tahun,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Job Kurniawan, untuk antisipasi inflasi beras pihaknya juga masih memiliki dana dekonsentrasi dari APBN untuk bahan pangan bekerjasama dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (PTPH) Provinsi Riau.
“Mereka ini masih memiliki anggaran untuk melaksanakan 10 kali lagi Gerakan Pangan Murah (GPM). Di luar itu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi juga akan melaksanakan program pasar murah. Disamping itu kita juga masih ada kerjasama CSR dari BI ada 5 kali pasar murah,” katannya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas PTPH Provinsi Riau Wisnu Handana menuturkan, guna menjaga stabilitas stok beras hingga akhir tahun nanti, pihaknya telah melakukan program gerakan percepatan tanam.
“El Nino kemarin sudah bisa kita atasi, pompa-pompa air juga sudah kita siagakan untuk penanaman padi. Agustus-September ini sudah kita lakukan penanaman, jadi yang awalnya panen bulan Februari bisa dipercepat menjadi bulan Desember atau Januari 2024,” katanya.(ayi/nda/azr/sol)
