PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sampai dengan 31 Maret 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp5,82 triliun atau 19,04 persen dari pagu, tumbuh 1,95 persen yoy. Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran TKD sampai dengan 31 Maret 2023 telah tersalur sebesar Rp4,43 T atau 19,69 persen dari pagu. Angka tersebut sedikit lebih rendah dari tahun lalu. Adapun prosentase tertinggi pada Kota Pekanbaru sebesar Rp412,92 M atau 27,58 persen dan terendah pada Pemprov Riau sebesar Rp572,02 M 16,40 persen.
Namun demikian, komponen TKD yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) tumbuh positif sebesar 18,30 persen dibanding tahun lalu. Selain itu penyaluran dana desa juga lebih tinggi dengan peningkatan yang signifikan yaitu 168,46 persen. Terkait dana desa ini, ada salah satu daerah yang menjadi sorotan, yakni Rohan Hilir.
Kepala DJPB Riau Ismed Saputra mengatakan, Kabupaten yaitu Rokan Hilir memang mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana desa. "Tapi, hari ini sudah diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dana desa di lingkungan Kabupaten Rohil. Sebesar Rp5,29 M untuk 17 desa.Dana desa Rohil cair besok untuk reguler 17 desa dan sudah diproses KPPN Dumai hari ini," terangnya dalam kegiatan Press Relese Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau di Kantor DJPB Riau, Senin (17/4).
Menurut Ismed, keterlambatan tersebut kemungkinan karena adanya pembahasan antara desa dan kabupaten yang membutuhkan waktu. "Mereka terlambat karena memang di dalam menerbitkan dana desa tadi ada Perdes yang bersifat template. Kalau sifatnya template tahun pertahun, harusnya bisa dipercepat. Inilah yang kadang-kadang terjadi. Sudah dinaikkan oleh desanya, kemudian dibahas oleh kabupaten mungkin agak butuh waktu. Tapi seharusnya bisa lebih cepat,’’ sambungnya lagi.
Pihaknya mengaku terus melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja APBD dengan melakukan one o one meeting ke berbagai pihak untuk mengkaji dan mencarikan solusi dari permasalahan masing-masing.
Di sisi lain, pihaknya mengatakan bahwa peningkatan penyaluran dana desa kali ini perlu diapresiasi. Kinerja positif ini disebabkan peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. "Namun, ada kendala dana desa yaitu penyesuaian perubahan persentase KPM penerima BLT desa, lamanya proses penetapan APBDes dan masih proses penyelesaian SPJ tahun lalu. Untuk Dana Transfer Umum perlunya pemahaman dari Pemda dan ketelitian dari petugas KPPN terkait penyaluran TKD melalui KPPN dikarenakan pencairan yang bertahap dan menunggu rekomendasi dari DJPK,’’ paparnya.
Sementara itu, penurunan realisasi TKD di Riau disebabkan belum tersalurkannya DAK Fisik, menunggu penyampaian persyaratan salur dari Pemda dan penyaluran belum masuk jadwal salur untuk TKD tertentu. Kendala untuk DAK Fisik yaitu kurangnya sinergi antar OPD, APIP dan BPKAD, kendala proses pengadaan barang atau jasa, pengajuan persyaratan terkendala permasalahan hukum kepala daerah.
Secara keseluruhan, DJPB mencatat kinerja APBN Riau Periode Triwulan I Tahun 2023 menunjukkan surplus dan belanja pemerintah yang terjaga dengan baik membuat optimisme tinggi dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang masih dihadapkan pada tekanan geopolitik, tingginya inflasi dan volatilitas pasar keuangan. Sebagai shock absorber, APBN tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi dengan tetap waspada dan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.(azr)
