“Kalau tahap pertama jumlahnya 15.625, maka bantuan tahap kedua sebanyak 30.000 paket. Maka ditotal bantuan ini sebanyak 45.625 paket. Jumlah inilah yang akan kami bagi ke masyarakat,” ungkapnya.
Bagaimana dengan status data dari RT dan RW sebanyak 132.000 tersebut? Ayat menegaskan, bahwa untuk penyaluran bantuan ini harus masuk dalam data terpadu kesejahteraan (DTKS). Data ini merupakan tanggung jawab wali kota. Makanya ada juga surat edaran dari KPK tentang penyaluran ini.
“Misalnya sekarang data 132.000, kalau ditambah dengan yang ada sekarang, kan banyak sekali. Harus masuk DTKS. Kami pemerintah tak mau salah. Kalau kami pakai data PKH, mudah. Karena PKH tiap bulan dapat bantuan,” terangnya.
Anggaran dari mana yang dipakai untuk pemberian bantuan ini, apakah pemko akan menarik anggaran dari BUMD atau sejenisnya? Sebab ada perbedaan penggunaan anggaran Status Darurat dan PSBB? Ditegaskan Ayat lagi, bahwa untuk anggaran yang digunakan sekarang menggunakan APBD Pekanbaru. Anggaran ini merupakan anggaran refocusing (perubahan alokasi anggaran) yang sudah dilaporkan ke Mendagri, tembusan gubernur dan wali kota.
“Keinginan kami anggaran status darurat dan PSBB dipisah, tapi ada perubahan-perubahan dari pusat tentang penyaluran. Makanya berubah lagi dari awal, kami ingin cepat. Keinginan kami H-4 Ramadan kemarin. Tanggal 7 April datanya. Kan di situ ada anggaran sarana dan prasarana kesehatan sekian miliar, untuk jaringan pengamanan sosial sekian miliar, untuk terdampak secara ekonomi seperti UMKM juga ada. Nah, 3 anggaran itu, nilainya Rp115 miliar. In sya Allah ini sudah ada,” sebut Ayat.
Disinggung mengenai kekisruhan belakangan di masyarakat terjadi karena PMBRW, Ayat berjanji informasi ini akan disampaikan ke Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Termasuk masukan kawan kawan anggota dewan.
Diwarnai Unjuk Rasa
Rapat evaluasi PSBB siang kemarin diwarnai aksi demonstrasi oleh belasan orang di depan pintu masuk ruang rapat paripurna. ‘’Kami lapar,... Kami lapar,... Kami lapar,.. buka pintu,’’ begitu kata kelompok ini sambil menggedor-gendor pintu masuk ruang rapat. Mereka ingin masuk mengikuti jalannya hearing yang digelar. Demonstran baru turun dari lantai dua gedung yang sebelumnya menyaksikan jalannya rapat dari balkon.
Aksi ini sontak membuat suasana di DPRD Kota Pekanbaru gaduh, dan anggota dewan yang berada di dalam ruangan pun dibuat kaget, karena pintu digedor-gedor. Akhirnya keamanan DPRD mengambil sikap pengamanan dengan menghadang upaya pendomo masuk seraya memblokade pintu masuk. Agar tidak ada yang masuk, karena memang rapat menerapkan protokol kesehatan. Adu mulut pun terjadi antara keamanan DPRD dengan kelompok aksi. Kelompok aksi menyuarakan lambannya pendistribusian bantuan dari Pemko, dan juga data yang tidak jelas.
“Kami bawa sembako. Rencana kami mau kasih ke pihak Pemko sama ketua DPRD. Apalagi saat ini mau lanjut PSBB tahap II,” kata Doni, salah seorang dari kelompok aksi yang didominasi kaum ibu-ibu.
Menanggapi aksi ini, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani terlihat tidak setuju dengan aksi ini. Karena saat ini juga DPRD sedang berjuang membela dan memperjuangkan hak masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dalam situasi PSBB.
“Saya tidak setuju dengan aksi ini. Jujur, tidak setuju. Kami sedang berjuang kok,” kata Hamdani.
Hingga akhirnya pun aksi tidak lagi dilanjutkan karena selain keamanan DPRD yang mengawasi, juga dibantu oleh pihak kepolisian.(ted)
Laporan AGUSTIAR, Pekanbaru
