PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Syafaruddin Poti bersama Komisi III DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Riau Petroleum, awal pekan ini. Rapat ini dipimpin  Ketua Komisi III DPRD  Riau Markarius Anwar, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Zulkifli Indra dan Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau Sewitri serta Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau yaitu Nurzafri, Soniwati dan Misliadi. 

Hadir langsung pada rapat ini, Direktur PT Riau Petroleum, Husnul Kausarian, beserta jajarannya. Adapun  pembahasan rapat di antaranya ialah evaluasi kinerja tahun anggaran 2022 dan target kinerja PT Riau Petroleum tahun anggaran 2023. 

Direktur PT Riau Petroleum Husnul Kausarian memaparkan hasil yang telah dicapai pada tahun 2022, di antaranya sudah ada realisasi PI 10 persen pada WK Siak dari pengelola PT Riau Petroleum Siak dan sudah disalurkan ke pihak terkait termasuk PT Riau Petroleum dan BUMD Rohil dan Kampar. Selain itu, Husnul Kausarian juga menjelaskan perkembangan PI 10 persen WK lainnya, termasuk Blok Rokan.

Namun demikian, Komisi III DPRD Provinsi Riau mengkhawatirkan kondisi keuangan atau modal PT Riau Petroleum yang sangat minim. Selain itu juga terkait cara yang dilakukan PT Riau Petroleum agar PI 10 persen lainnya dapat terealisasi, mengingat pada tahun sebelumnya tidak tercapai, dan untuk APBD tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp450 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar menyebut,  memang pihaknya tengah memanggil seluruh BUMD Riau. Sebelumnya, beberapa BUMD sudah memenuhi undangan rapat bersama Komisi III guna evaluasi. Kemarin giliran PT Riau Petroleum. Dalam rapat itu, Komisi III  meminta keterangan kepada Riau Petroleum soal pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen migas di wilayah kerja Provinsi Riau.

''Kami tanyakan soal realisasi PI 10 persen migas yang dipercayakan pengelolaan kepada Riau Petroleum. Dari pemaparan mereka sudah ada realisasi PI 10 persen di WK Migas Siak. Yang lain masih on progres,'' sebut Markarius, Kamis (16/2).

Kata dia, untuk target deviden yang disetor ke kas daerah pada tahun ini, nilainya mencapai Rp450 miliar. Sehingga DPRD Riau meminta agar perusahaan milik daerah itu bekerja keras memenuhi target yang ditetapkan. Diakui dia, tahun 2022 lalu, target deviden yang telah diberikan kepada Riau Petroleum belum tercapai. Sehingga dewan meminta ada upaya yang lebih dari perusahaan pelat merah tersebut.

''Memang tahun sebelumnya target mereka tidak tercapai karena mungkin disebabkan kondisi keuangan di BUMD ini yang belum sepenuhnya membaik. Tapi tahun ini untuk APBD 2023 ditargetkan senilai Rp450 miliar,'' tegasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan, Riau Petroleum harus berupaya mengejar target yang telah ditetapkan. Agar, lanjut dia, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan. ''Besar harapan kami keberadaan BUMD berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Ada potensi sumber PAD yang besar didapat dari bagi hasil pengelolaan migas ini. Apalagi kita sebagai daerah penghasil migas,'' harapnya.

Diketahui sebelumnya,  DPRD Riau melalui Komisi III terus berkomitmen dalam mengawal serta mengawasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain melalukan monitoring terhadap kinerja instansi terkait, dewan juga kerap melakukan inspeksi langsung ke wajib pajak guna memastikan kontribusi terhadap daerah, berjalan sesuai peraturan berlaku.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Sewitri. Dikatakan dia, sejauh ini pihaknya menjadikan peningkatan PAD sebagai atensi. ''Kami awasi, kami kordinasi dengan pihak-pihak terkait dan mendiskusikan apa yang bisa dibuat agar bisa dimaksimalkan hasilnya,'' ungkap Sewitri.

Selain itu, Komisi III dikatakan legislator asal Pelalawan ini fokus menaikan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dan juga pajak air permukaan. Dua objek pajak ini terbukti mampu mendongkrak kenaikan PAD sejak tahun 2022 lalu. Bahkan pajak air permukaan yang sebelumnya sangat minim memberikan sumbangsih PAD, tahun lalu berkontribusi cukup besar.

''Itu yang selalu kami imbau kepada masyarakat, terutama perusahaan-perusahaan yang ada di Riau. Kami juga akan melakukan inspeksi dan memberikan hasil inspeksi tersebut kepada dinas terkait,'' sebutnya.(nda)