PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Desakan agar kios tambahan yang dibangun di Pasar Induk Pekanbaru, Jalan Soekarno-Hatta kembali disuarakan warga sekitar pasar induk. Puluhan warga dari RW 11, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan turun ke jalan, Ahad (16/2). Mereka membawa spanduk dan menyuarakan tuntutan mereka.
Ada dua spanduk yang warga bawa dengan tulisan yang sama. Isinya, "Kami Warga RW 11 Kel SDM Barat Tampan Pekanbaru Menolak Pembangunan Kios Pasar Induk Tuntut Kios Pasar Induk Dibongkar yang Sepadan dengan Jalan Baru. Sedang Proses Hukum Pengacara".
Warga mengarak spanduk mengelilingi areal pembangunan pasar induk. "Tuntutan kami masih sama. Harus ada drainase (parit) dan bahu jalan. Itu saja!" tegas Ketua RW 11 Firdaus kepada Riau Pos, kemarin.
Dengan kondisi gedung yang sudah dibangun itu, warga meminta agar bangunan dibongkar dan membuat bahu serta parit di lokasi. "Solusinya, ya menurut warga seperti itu. Kios-kios yang sudah dibangun dibongkar agar ada bahu jalan dan saluran air di wilayah kami," kata dia.
Menurut Firdaus, sebelum bangunan itu dibangun, sudah ada upaya dari warga agar kios tidak dibangun. Bahkan DPRD dan dinas terkait sudah turun ke lokasi. Namun tetap saja pihak pengembang membangun kios.
"Jadi, kami juga ambil upaya hukum agar ada kebijakan dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Warga sudah bubuhi tanda tangan kepada pengacara Suroto SH," ujar Firdaus didampingi puluhan warga lainnya.
Mereka berharap, suara warga tersebut didengar oleh pemerintah. Supaya dampak yang ditimbulkan kemudian hari dari pembangunan pasar induk dapat diantisipasi. "Kami tetap menolak! Warga RW 11 minta agar keluhan dan aspirasi ini didengar. Bahu jalan sama drainase harus dibuat. Itu intinya," ujar Firdaus.
Riau Pos mengonfirmasi permasalahan pasar induk ini kepada Kepala DPP Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, Ahad (16/2). Termasuk juga menanyakan apakah justifikasi teknis pendirian kios pasar induk yang dicari sudah didapat. Tapi, upaya konfirmasi belum membuahkan hasil. Sambungan telepon dan pesan yang Riau Pos kirimkan tak direspon Kepala DPP Pekanbaru.
Komisi IV Dukung Warga Adanya aksi atau protes dari warga terhadap pembangunan kios tambahan di pasar induk sudah diprediksi bakal terjadi. Hal ini karena pihak pengembang pasar induk tidak patuh pada aturan yang telah ada.
Hal ini disampaikan anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Mulyadi Amd kepada wartawan, Ahad (16/2). "Ini terjadi karena memang pengembangnya pembangkang, dan tidak patuh dengan aturan Pemko," katanya.
Apa yang dilakukan warga saat ini disampaikan politisi PKS ini bukan tanpa alasan. Komisi IV DPRD Pekanbaru pun sudah jauh-jauh hari mengingatkan. Bahkan bukan hanya pada periode DPRD Pekanbaru saat ini saja, tapi sejak DPRD periode 2014-2019. "Dari awal-awal sudah disampaikan soal kewajiban pengembang terhadap warga sekitar, dan juga soal kios yang tak sesuai dengan DED (detail engineering design, red), apalagi kios itu dibangun dengan tidak sesuai aturan dan melanggar GSB (garis sempadan bangunan)," ungkapnya lagi.
Melihat kondisi saat ini, Mulyadi pesimis soal manfaat dan fungsi pasar induk nanti. Mulai awal sampai saat ini pasar induk terus memunculkan masalah. Ia memperkirakan akan ada masalah lagi saat selesai dibangun. Pasalnya lokasi pasar induk terlalu kecil dan tempat-tempat yang dibuat tidak menunjukkan seperti pasar induk. Belum lagi saat bongkar muat barang, akan banyakmobil kontainer diyakini yang masuk.
"Kami support apa yang dilakukan masyarakat, karena ini sudah merusak tatanan aturan pemko. Ke depan, kami minta proses membangun di Pekanbaru harus lebih ketat lagi izin dan pengawasannya," katanya.(*1/gus/ali/yls)
Laporan: TIM RIAU POS
