PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi Riau saat ini tengah gencar melakukan penekanan terhadap anak penderira stunting atau gizi buruk. Namun begitu, kebijakan yang ada saat ini masih dinilai belum berpihak terhadap upaya pemprov, dalam menekan angka stunting.
Hal ini sebagaimana diungkapkan Anggota DPRD Riau Dapil Kota Pekanbaru Ade Hartati usai melakukan kunjungan ke beberapa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Kamis (15/12).
Dikatakan dia, saat turun dirinya mendapati seorang anak yang memiliki berat di bawah berat normal.
''Turun ke beberapa Posyandu. Kemudian menemukan anak yang berat badannya di bawah normal. Setelah ditelusuri memang si bayi saat lahir kondisi prematur dengan berat 1,8 Kg. Namun saat 7 bulan dengan berat 5 Kg itu jauh dari berat badan anak seusianya,''sebut Ade.
Saat ini, disebutkan Ade si anak memang sudah mendapat intervensi dari Puskesmas. Namun bantuan yang diberikan terputus. Alasannya stok bantuan makanan tambahan yang dimiliki pemerintah sudah habis. Sehingga harus menunggu lagi untuk awal tahun.
''ini kan sebuah kebijakan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena bantuan makanan tambahan itu harus ada dan harus tersedia. Terutama bagi anak-anak yang membutuhkan, seperti gizi buruk. Stunting, yang berasal dari ekonomi lemah,''sebut Ade.
Bila bantuan yang diberikan sempat terputus, menurut dia sama saja tidak ada upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan gizi buruk. Hal ini mengacu kepada upaya dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kondisi masyarakat.
''Kalau memang tidak dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada kondisi masyarakat, artinya sama saja tidak ada upaya pemerintah. Ini yang harus dikoreksi bersama. Dalam waktu dekat kami Komisi V DPRD Riau akan memanggil dinas terkait untuk meminta kejelasannya,''pungkasnya.(nda)
