PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Puluhan wartawan dari berbagai media massa di Pekanbaru mengikuti penyuluhan Bahasa Indonesia yang ditaja Balai Bahasa Provinsi Riau, Senin (16-9/2019) di salah satu hotel di Jalan HR Soebrantas Pekanbaru.
Kegiatan mengangkat tema "Penyuluhan Bahasan Indonesia Bagi (insan) Media Massa di Kota Pekanbaru menyorot profesi jurnalis, yang seharusnya lebih memiliki pengetahuan yang kuat dalam memahami penulisan Bahasa Indonesia yang tepat.
Seperti disampaikan Ketua Panitia Penyuluhan, Noezafri Amar MPd, kegiatan ini diharapkan, wartawan bisa lebih meningkatkan sikap positif terhadap penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap penulisan berita di media masing-masing.
Wawasan tambahan yang diserap dalam penyuhan ini dapat kembali ditularkan kepada masyarakat luas melalui tulisan-tulisan yang diterbitkan ke tengah masyarakat dengan bahasa Indonesia yang tepat dan benar.
Sementara Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, Drs Songgo A Siruah MPd mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan, agar kaidah bahasa Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan di kalangan wartawan di Riau. Diharapkan, wartawan bisa memberikan pendidikan tentang kaidah berbahasa Indonesia bagi masyarakat luas.
"Di Indonesia hanya ada 3 bahasa. Bahasa daerah, bahasa asing dan bahasa Indonesia. Jadi tidak ada bahasa jurnalistik, baasa hukum, bahasa politik dan lainnya. Jadi dalam penulisannya, harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang di sempurnakan (EYD)," terangnya.
Menurutnya, ada dua sisi yang bertentangan dalam industri media massa. Dalam prakteknya, media massa sebagai alat kontrol, sebagai salah satu lembaga pendidikan seringkali tidak memaksimalkan kaidah berbahasa Indonesia. Alasannya, bahasa Indonesia kaku dan kurang diminati pembaca. Di sisi lain, industri media massa mengacu kepada keuntungan untuk membiayai keberlangsungan media.
"Kita berharap dengan hadirnya 2 pejabat yang juga tokoh pers, Ahmad Fitri dan Yoserizal Zein akan membawa pencerahan bagi kalangan jurnalis dalam penggunaan kaidah bahasa Indonesia di media massanya tetapi tetap diminati oleh pembaca," terangnya.
Kadis Kebudayaan Provinsi Riau, Yoserizal Zein Ssos,MSn yang menjadi salah satu pembicara mengatakan, banyak peraturan yang saling terkait yang mengatur perbahasa Indonesia. Namun pada prakteknya di lapangan, masih banyak yang tidak sesuai dalam aturannya.
"Seperti pada anugerah Adi Bahasa yang diperuntukkan bagi kepala dinas yang menggunakan bahasa Indonesia dan berbahasa sesuai dengan kaidahnya. Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan tersebut. Riau yang konon kabarnya sebagai penyumbang kosa kata terbanyak di bahasa Indonesia, masuk dalam nominasi Adi Bahasa saja tidak. Saya jadi malu," katanya.
Ia menambahkan, terkait hal itu, ia sudah membicarakannya dengan pimpinan di Riau. Ia berharap ke depannya, semua pihak dapat berbahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya.
Ahmad Fitri, Kepala Ombusdman Perwakilan Riau, sebagai salah satu pembicara mengatakan, bahwa sebagai mantan wartawan, ada kerisauan yang muncul ketika ada kosa kata asing yang muncul di ruang publik. Seringkali kosa kata asing sulit dipahami oleh pembaca/konsumen media massa.
"Dalam UU No 24 pasal 30 mengatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintah. Saya sebagai ombudsman juga menjadi pengguna pelayanan publik sering mendapatkan adanya penggunaan istilah istilah bahasa asing di ruang publik," ujarnya.
Sementara Imelda Yance, penyuluh dari Balai Bahasa Provinsi Riau yang menjadi pembicara terakhir dalam sesi penyuluhan media massa ini lebih banyak menyorot tentang sisi penulisan kata dan kalimat pada media cetak dan daring.
Diantaranya, tentang penulisan judul, tanda baca hingga pengunaan kata yang tidak tepat tepat, baik pengunaan awalan hingga berbagai istilah yang kadang kala masih ditemukan kesalahan.Terutama pengunaan istilah asing yang kadang kala tidak sesuai dengan konteks kalimat yang ditulis.
penulisan/editor: Deslina
