PEKANBARU(RIAUPOS.CO) - Merespons banyak keluhan masyarakat, khususnya mengenai layanan kesehatan, Dinas Keseharan (Diskes) Pekanbaru diminta memaksimalkan anggaran keseharan. Ini dimaksud untuk dapat melayani masyarakat yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan yang tidak terdaftar di KIS pusat.
Untuk mengetahui lebih dalam lagi soal layanan kesehatan mulai dari KIS, BPJS Kesehatan dan juga Jamkesda ini, Komisi III DPRD Pekanbaru memanggil hearing Diskes Pekanbaru dan pihak RSD Madani, Selasa (13/9).
Hadir dalam hearing, Ketua Komisi III Aidil Amri didampingi anggota komisi H Ervan, Hamdani, Zulkarnain dan Yasser Hamidy. Hearing dipimpin Ervan.
Dari Diskes dan RSD Madani, hadir Kepala Diskes Pekanbaru Zaini Rizaldy Saragih beserta kepala bidang, dan Direktur RSD Madani Pekanbaru dr Arnaldo Eka Putra beserta staf.
Dalam hearing, Ketua Komisi III Aidil Amri menyinggung soal anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Jamkesda.
"KIS masyarakat sekarang banyak yang sudah mati. Kami minta Diskes carikan solusinya, serta anggarannya dimaksimalkan," kata Aidil.
Dia juga berharap, anggaran KIS Jamkesda ini tahun 2023 bisa mengcover satu tahun. Sehingga jika masyarakat membutuhkan, maka anggarannya tersedia.
"Yang pasti, anggaran kesehatan untuk Diskes dan RSD Madani, kita siap support. Apalagi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak. Sekarang ini, banyak masyarakat yang tidak kebagian anggarannya," tegasnya.
Masukan yang sama juga disampaikan anggota Komisi III Yasser Hamidy. Ke depan, dia meminta Diskes dan RSD Madani membuat kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
"Laporan yang kami terima, sudah bagus pelayanannya. Ke depan, Diskes dan RSD Madani buat kerja sama. Termasuk juga kami minta kegiatan di puskesmas bisa ditingkatkan lagi," harapnya.
Anggaran Kesehatan Tahun 2023 Diajukan Rp269,5 M Sementara itu, anggaran Diskes Pekanbaru yang diposkan di R-APBD 2023 sebesar Rp269,5 miliar. .
Kepala Diskes Pekanbaru dr Zaini Rizaldy Saragih menjelaskan dalam hearing, anggaran KIS yang diusulkan dalam APBD 2023 sebesar Rp30 miliar.
"Tahun ini (2022, red) hanya dianggarkan Rp16 miliar, anggarannya sudah habis. Makanya kami ajukan lagi di APBD Perubahan 2022 sekitar Rp11 miliar. Mudah-mudahan direalisasikan," paparnya.
Sementara itu, masih keterangan dr Bob -sapaan akrab Zaini Rizaldy- untuk kerja sama, pihaknya sudah meminta rumah sakit dan beberapa klinik kesehatan untuk membantu pelayanan kesehatan. "Anggaran kesehatan, itu 10 persen amanat UU di luar gaji. Sekarang 10 persen plus gaji. Makanya kami minta bantuan Komisi III untuk anggaran ini," harapnya.
Sementara itu, Direktur RSD Madani Pekanbaru dr Arnaldo Eka Putra juga menyampaikan, bahwa pelayanan di rumah sakit pemerintah tersebut, kini sudah semakin lengkap. Termasuk ruang operasinya.
"Tentunya, untuk hal-hal lain, kami minta support penuh dari Komisi III DPRD ini," tegasnya.(gus)
