PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Setelah menggelar aksi di depan tempat hiburan malam (THM) Joker Poker (JP) Pub dan KTV, Senin (12/12) hingga larut malam,warga kembali menggelar demo. Kali ini warga mendatangi gedung DPRD Pekanbaru, Selasa (13/12). Tuntutan mereka sama, yakni penutupan tempat hiburan tersebut.
Aksi penolakan tak hanya dilakukan warga sekitar lokasi JP. Tapi juga dari kalangan mahasiswa yang menggelar demo di luar gedung DPRD Pekanbaru.
Kehadiran warga kemarin diterima Komisi I DPRD Kota Pekanbaru sekitar pukul 14.30 WIB. Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru. Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I Doni Saputra didampingi oleh anggota komisi Sigit Yuwono, Ali Suseno, Muhammad Isa Lahamid, Indra Sukma, Firmansyah, dan Victor Parulian.
Dari Pemko Pekanbaru hadir perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP, dan juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP).
Sementara kelompok warga diwakili tokoh masyarakat Riau Azlaini Agus, perangkat RT/RW, serta beberapa ibu-ibu. Masyarakat meminta tempat hiburan malam Joker Poker Pub dan KTV ditutup permanen.
”Kita tak alergi dengan investor, dan kita tak mau saling menyalahkan di sini,” sebut anggota Komisi I Sigit Yuwono membuka pertemuan kemarin.
Disampaikannya, soal izin JP, ia minta jangan saling menyalahkan. DPMPTSP pun diminta menjelaskan izin apa yang dikantongi JP. ”Sebab, tak mungkin Joker Poker nekad membuka usahanya kalau tak mengantongi izin. Kami minta pertegas soal izin ini. Masyarakat sudah menolak. Jangan banyak berkilah,” tegasnya.
Sementara perwakilan masyarakat menyebutkan bahwa mereka sampai larut malam berada di lokasi Joker Poker menggelar aksi demo. ”Kami masyarakat sampai malam tadi (Senin malam, red) mengawalnya. Sekarang kami menyampaikan aspirasi ke pemko dan DPRD. Sekarang banyak diwakili ibu-ibu. Tak ada tawar-tawar. Bila tidak ada keputusan jelas dari pemerintah, tentunya akan terjadi gelombang lagi,” kata Darisman, perwakilan warga RW 2, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya di sela-sela pertemuan.
Disampaikannya lagi, masyarakat tak ingin kota ini bertambah tidak aman dan tidak nyaman. Apalagi dengan kehadiran Joker Poker, sudah dipastikan berpengaruh kepada generasi muda.
”Kami juga minta Pj Wako tegas soal keributan ini karena sudah membuat masyarakat gaduh,” ujarnya.
Disinggung apakah manajemen Joker Poker pernah meminta izin dari RT RW, ditegaskan Darisman, bahwa tidak ada RT dan RW memberikan rekomendasi izin untuk THM Joker Poker.
Ia memastikan, jika tak ada ketegasan atau hasil dalam pertemuan ini, maka akan terjadi gelombang yang makin banyak.
”Kami menolak karena melihat akta notarisnya ada pub dan diskotik serta menyediakan minuman beralkohol. Tentu ini melanggar Perda No 3 tahun 2022 tentang Hiburan Umum. Juga karena dekat dengan lembaga pendidikan, pondok pesantren, rumah ibadah dan pemukiman penduduk. Jaraknya sekitar 200 meter,” tegasnya.
Darisman menyampaikan, jika Joker Poker ini tetap buka, dikhawatirkan generasi muda jadi pemabuk dan prostitusi. ”Ini demi menjaga generasi kita. Jika tak ada keputusan dari DPRD dan pemko, kami tetap menolak, kami harapkan kota ini kondusif,” harapnya.
Mahasiswa Gelar Aksi Kantor DPRD
Penolakan terhadap beroperasinya Joker Poker tidak hanya datang dari masyarakat saja, akan tetapi kalangan mahasiswa-mahasiswi pun turut menolak kehadiran tempat hiburan itu di Pekanbaru.
Saat di dalam gedung DPRD Pekanbaru sedang dilakukannya pertemuan soal langkah-langkah pemerintah terhadap Joker Poker, di luar gedung, puluhan mahasiswa juga menyuarakan lewat aksi demo, Selasa (13/12) petang sekira pukul 17.00 WIB.
Aksi demo puluhan mahasiswa ini dilakukan di depan pintu masuk kantor DPRD Kota Pekanbaru, dan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.(gus)