PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Harga beras semakin melambung. Perlu tindakan nyata, cepat dan tepat agar rakyat tidak semakin terbebani. Pemerintah harus menjamin ketersediaan beras di pasaran supaya harganya tidak semakin naik.
Perum Bulog Wilayah Riau Kepri mengaku sudah menjalin kerja sama dengan lebih dari 400 Rumah Pangan Kita (RPK) yang ada di Riau untuk memasarkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP). Hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk mempermudah masyarakat membeli beras Bulog.
Humas Perum Bulog Wilayah Riau-Kepri, Delly Putra Bayu mengatakan, terdata ada sekitar 1.500 RPK yang bekerja sama dengan Bulog di Wilayah Riau Kepri. Masing-masing RPK mendapat kuota maksimal 2 ton beras per pekan. “Ada kuotanya, maksimal 2 ton setiap pekan. Tergantung kesanggupan RPK sendiri,” ujarnya kepada Riau Pos.
Menurutnya, kuota tersebut rata-rata selalu terpakai dan tercukupi sesuai dengan yang disediakan. “Biasanya sih setiap pekan selalu repeat-order. Tapi tetap maksimal 2 ton. Kalau sudah mencapai kuotanya, pekan depan baru bisa order lagi,” terangnya.
Untuk saat ini, Bulog hanya menyalurkan beras SPHP di RPK. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terkait melonjaknya harga beras saat ini. “Bulog tidak lagi menyalurkan beras ke distributor, tapi ke RPK dan kios-kios di pasar-pasar yang menjual langsung ke konsumen akhir,” sambungnya.
Jumlah RPK dan kios yang memasarkan beras Bulog akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. ‘’Kalau untuk pembukaan RPK sih lanjut aja selama masih ada yang mau daftar,” terangnya lagi.
Pihaknya berharap, kehadiran RPK dan kios yang memasarkan beras Bulog bisa memberikan alternatif dan kemudahan bagi masyarakat. “Harapan kita agar mempermudah masyarakat mendapatkan beras SPHP di tengah naiknya harga beras saat ini,” tuturnya.
Delly menyebut permintaan beras SPHP semakin meningkat karena masyarakat mulai beralih dari beras premium ke beras SPHP. Namun, peningkatannya belum terlalu signifikan,” sambungnya.
Sementara itu, Bank Indonesia melalui Deputi Kepala Perwakilan BI Riau, Sudiro Pambudi mengatakan, memang konsumen di Riau lebih suka beras premium. Namun, kehadiran beras Bulog dinilai bisa menjadi barang substitusi. “Dalam ekonomi ada namanya barang substitusi, yang penting Bulog menyediakan barang substitusi itu,” ujarnya.
Untuk menjamin ketersediaan beras di Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan koordinasi dengan daerah-daerah penghasil beras. Seperti Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Selatan (Sumsel).
“Kami tetap koordinasi dengan daerah penghasil agar stok tetap tersedia. Kalau naik, memang saat ini rata-rata harga beras naik,” sebut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Riau Taufiq OH, Rabu (13/9).
Taufiq mengatakan, kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Riau, tapi juga di daerah penghasil seperti Sumbar dan Sumsel. “Di daerah penghasil beras juga naik. Itu karena gagal panen dan berdampak ke Riau,” katanya.
Pihaknya juga sedang mempersiapkan operasi pasar murah. Total ada 25 kali pelaksanaan operasi pasar murah yang sedang dipersiapkan. “Kami bekerja sama dengan Bank Indonesia melalui program CSR-nya,” ujarnya.
Disebut Taufiq, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Riau juga sudah berkoordinasi dengan Bulog di Pekanbaru terkait stok beras. Pihak Bulog menyatakan bahwa stok beras di Riau masih aman.
Usaha lainnya yang dilakukan Pemprov Riau membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangan yang akan fokus untuk mengurusi ketersediaan bahan pokok di Riau.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau M Job Kurniawan mengatakan, Provinsi Riau sebagai daerah yang defisit pangan atau belum mampu mencukupi keperluan pangannya sendiri masih memerlukan pasokan pangan dari daerah lain. Karena itu, untuk mengurusi ketersediaan bahan pokok tersebut pihaknya membentuk UPT Pangan. “Kami saat ini sedang membentuk UPT Pangan. UPT ini akan fokus mengurusi pangan di Riau, seperti kalau stoknya kurang harus mengambil dari mana dan jika berlebih akan disimpan di mana,” ujarnya.
Terkait upaya pembentukan UPT Pangan tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Riau juga sudah melakukan rapat bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Riau. Pihaknya menargetkan tahun ini juga UPT tersebut sudah dapat terbentuk. “Jadi dengan adanya UPT ini, selain upaya menjaga ketahanan pangan dengan melakukan penanaman bahan pokok, juga ada upaya mengatur distribusi dan menyimpan pangan di Riau,” sebutnya.
Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk penambahan UPT tersebut. Kemungkinan,penambahan UPT tersebut masih dalam proses oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Mudah-mudahan bulan depan kita sudah dapat jawaban dari Kemendagri. Sebelum membentuk UPT ini, juga ada beberapa skenario yang disusun, seperti membentuk BUMD pangan, memanfaatkan BUMD yang ada. Dari beberapa skenario itu, yang paling efektif yakni membentuk UPT pangan,” ujarnya.
Dijelaskan M Job, beberapa tugas UPT pangan nantinya yakni memotong rantai distribusi bahan pokok yang biasanya panjang sehingga menaikkan harga jual. Kemudian juga memberikan subsidi transportasi untuk kendaraan angkutan bahan pangan. “Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan harga bahan pokok bisa lebih terkendali dan juga ketersediaannya terjaga,” harapnya.
Polisi Pastikan Awasi Distribusi Beras
Kepolisian Daerah (Polda) Riau memastikan pengawasan distribusi beras hingga tingkat pengecer. Korps Bhayangkara mewanti-wanti agar tidak ada satu pun oknum yang mencoba-coba melakukan permainan.
Penegasan ini disampaikan Dirkrimsus Polda Riau Kombes Pol Teguh Widodo melalui Kasubdit I Bidang Ekonomi AKBP Edi Rahmat Mulyana, Rabu (13/9). Soal kenaikan harga beras, Edi sempat mengungkap beberapa alasan.
Berdasarkan hasil pantauan Satgas Pangan Polda Riau bekerja sama dengan Disperindagkop Provinsi Riau, kata dia, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya kenaikan harga salah satu jenis bahan kebutuhan pokok tersebut.
Faktor pertama adalah akibat iklim musim panas di beberapa sentral daerah penghasil beras sehingga menyebabkan gagal panen yang berujung pada berkurangnya stok. “Kedua, terkait dengan kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga gabah disebabkan karena harga gabah global dunia sedang terjadi kenaikan harga,” sebut AKBP Edi.
Faktor ketiga lanjut dia, adanya beberapa pemasok impor beras ke Provinsi Riau yang sedang tidak mengirim hasil produksi beras. Akan tetapi naiknya harga beras tersebut berasal dari Pulau Jawa dan Provinsi Sumsel sehingga memancing beras lokal lainnya ikut naik.
Perwira Menengah berpangkat bunga melati dua di pundak ini menyebutkan, di tingkat distributor harga saat ini Rp143.000 per 10 kg, sehingga untuk 1 kilogram berkisar Rp14.300. “Masih tidak melewati HET akan tetapi di tingkat pengecer ada sedikit kenaikan harga,” ungkap dia.
Upaya antisipasi kata Edi, sudah dilakukan. Salah satunya dengan pelaksanaan operasi pasar murah di beberapa titik lokasi. Antara lain, di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Rabu (13/9). Lalu di Kota Dumai yang akan dilaksanakan pada Kamis (14/9) hari ini.
Kemudian berlanjut di Pasar Palapa Jalan Durian, Kota Pekanbaru yang akan dilaksanakan Jumat (15/9) besok.”Sementara untuk ketersediaan beras dari Bulog hingga saat ini masih kategori aman dan masih tersedianya beras cadangan,” ujarnya.(sol/ayi/nda)
