JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pengawasan distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) bakal diperketat. Sebab, ada tengara praktik kecurangan oleh oknum yang berupaya mengambil keuntungan sehingga harga beras tak kunjung turun.
Ada beberapa temuan di lapangan. Misalnya, pengoplosan beras Bulog. Selain itu, mengganti kemasan beras Bulog dengan karung beras merek lokal premium. "Beras Bulog dimasukkan ke packaging merek-merek mereka untuk disuplai dan dijual dengan harga tinggi premium," beber Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso kemarin (5/10).
Bulog akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Menurut Buwas, demikian Budi Waseso biasa disapa, pelaku bisa dijerat pidana kasus penipuan dan penyalahgunaan beras milik negara. "Indikasi penyimpangan itu selalu ada karena ada peluang atau kesempatannya," katanya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir turut menegaskan, distribusi beras SPHP akan berjalan seiringan dengan pengawasan dan penegakan hukum. "Kita libatkan semua satgas, pemda, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga," ujar Erick.
Mengenai potensi kecurangan, Erick menegaskan bahwa data produksi dan impor beras Indonesia harus satu data. Jika berjalan sendiri-sendiri, hal itu akan menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan.
"Jadi, kami ingin mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data. Kasihan rakyat, kasihan petani. Pemainnya nanti begitu-begitu saja, selalu ingin cari uang cepat. Nah, ini harus diberantas," tegas Erick.
Sementara itu, Satgas Pangan Polri berupaya membantu pemerintah mengecek stok, distribusi, hingga harga beras. Hasilnya, sejumlah daerah diketahui masih berhasil panen raya. Salah satunya di Kalimantan Selatan. Kondisi itu memungkinkan untuk mengisi kekurangan stok beras.
Selain itu, menurut Kasatgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan, pihaknya sedang memantau kemungkinan terjadinya pidana terkait ulah oknum yang mengganti kemasan beras medium menjadi premium. Satgas pangan di daerah dikerahkan untuk mendeteksinya. "Pernah kasus semacam itu terjadi di Bogor dan Bekasi. Masyarakat rugi karena beli harga premium, tapi mendapat yang medium," urainya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
