Dikonfirmasi masalah ini, Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT beralasan kalau, penambahan anggaran untuk perbaikan jalan juga akan dilakukan. ‘’Justru untuk maintenance jalan itu kami tambah. Termasuk di (APBD, red) perubahan kami tambah,’’ sebutnya, kemarin.
Berapa rencana penambahan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut, Wako belum bisa memastikan. ‘’Itu akan disesuaikan dengan kemampuan,’’ imbuhnya.
Mengenai kerusakan jalan yang banyak terjadi di Pekanbaru, Wako menunjuk drainase sebagai biang masalah. ‘’Jalan itu rusak pada umumnya di daerah yang drainasenya tidak bagus. Selalu tergenang air. Saya selalu mengimbau, untuk lingkungan tidak bisa pemerintah saja. Tapi kita semua. Parit penuh sampah, parit mati saat hujan seperti ini jadi beban kita semua,’’ ucapnya.
Rakyat Punya Hak
Terpisah, pengamat kebijakan publik yang juga merupakan akademisi Universitas Riau, Saiman Pakpahan menilai, kondisi ini mencerminkan politik anggaran yang dipaksakan. ‘’Ini kebijakan politik anggaran yang dipaksakan dari awal. Jadi kalau berjalan sesuai kehendak pemangku kepentingan di Pekanbaru, maka kantor Tenayan Raya yang menyerap ratusan miliar, itu tidak harus ada. Karena rakyat tidak perlu itu. Itu persoalannya,’’ kata dia, kemarin.
Dia melanjutkan, APBD pada dasarnya adalah hak masyarakat Pekanbaru secara umum. Bukan hanya untuk menyelesaikan pembangunan kantor Tenayan Raya, juga penyediaan jalan yang layak bagi pengguna jalan. ‘’Rakyat juga punya hak atas APBD, karena APBD juga diperuntukkan buat rakyat. Sekarang, keperluan dasar jadi korban. Yang terkait dengan orang banyak, seperti jalan itu. Kita hitung ribuan titik berlubang sana-sini. Ketika hujan digenangi air. Orang tidak tahu kalau lubang dalam, bisa meregang nyawa di sana,’’ tegasnya.
Situasi penganggaran yang tak berimbang ini, kata dia lagi, harusnya juga dikritik oleh wakil rakyat yang ada di DPRD Kota Pekanbaru. ‘’Dewan sekarang jadi bagian dari persoalan. Harusnya dewan juga teriak. Dewan yang dipilih oleh rakyat itu, gagal mengemban fungsi kontroling,’’ singkatnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST menampik tudingan kalau DPRD tidak kritis terhadap Pemko Pekanbaru. “Tidak benar kalau kami (DPRD, red) tidak kritis terhadap persoalan ini. Kami sudah minta kepada pemko untuk memprioritaskan kepentingan dan keselamatan masyarakat. Jangan ditunda-tunda, cepat ambil sikap untuk perbaikan,” kata Sigit, kemarin.
Soal jalan rusak, memang diakui Sigit sudah banyak keluhan dari masyarakat, selain menyaksikan sendiri kerusakan jalan itu, juga didapat dari kegiatan turun langsung ke lapangan, saat reses dan saat sosialisasi pileg kemarin. Dan dikatakan, memang ini bukan masalah main-main, karena ancamannya adalah nyawa pengguna jalan.
