PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pengamat Kebijakan Anggaran dari Universitas Lancang Kuning (Unilak) Dr Ririn Handayani SIP MM mengatakan, mumpung saat ini DPRD - Pemko Pekanbaru dalam proses pembahasan RAPBD 2024, dan baru akan disahkan 20 November nanti, dia menekankan agar semua penganggaran di OPD harus pro kepada rakyat.
”Yang terpenting di sini, bagaimana OPD terkait bisa maksimal meraih PAD yang sudah diproyeksikan. Jangan sampai melempem, dan banyak kebocoran. Apalagi saya dapat informasi, banyak kegiatan tahun depan, yang menyentuh masyarakat masuk program unggulan Pemko dan DPRD. Jadi, jangan sampai kegiatan seremoni saja,” kata Ririn yang juga bergelar doktor jebolan S3 Universitas Brawijaya Malang ini kepada wartawan, Ahad (12/11).
Sebagaimana diketahui bersama, R-APBD Murni Pekanbaru 2024, dipastikan tidak berubah lagi. Angka yang akan diketuk palu DPRD Pekanbaru sebesar Rp2,825 triliun. Nilai ini berdasarkan KUA-PPAS yang diajukan Pemko Pekanbaru ke DPRD, pada 5 September 2023 kemarin. Berdasarkan kebiasaan pun jarang sekali berubah.
Jumlah ini juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD 2023 Rp2,699 triliun.
Oleh karena itu, Dr Ririn Handayani juga memberikan masukan positif sebelum disahkan nanti, bahwa nilai APBD 2024 tersebut merupakan asumsi dari proyeksi anggaran yang akan didapatkan tahun depan. Baik dari PAD, dana bagi hasil, dari dana transfer dan lain-lain.
Maka diperlukan analisis kondisi dan proyeksi keuangan daerah, untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan, dan memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat.
”Ini nanti harus dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,” tegas alumni S1 dan S2 Unri ini.
Ririn yang juga merupakan dosen Magister Pascasarjana Unilak menyebutkan, anggaran yang diposkan untuk tahun 2024 nanti, juga difokuskan untuk alokasi Pemilu, seperti Pileg dan Pilpres, ini yang disampaikan Pj Wako Muflihun di media.
Namun yang pro kepada rakyat itu menjadi prioritas, yankni pembangunan infrastruktur secara merata, termasuk halnya untuk perbaikan jalan rusak dan berlubang, penanggulangan banjir hingga penanganan sampah. Sebab ini juga menjadi PR yang belum terselesaikan.
Program lainnya juga sudah dipaparkan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, mulai dari bantuan UMKM, beasiswa, pendidikan, UHC, tengkes, doctor on call dan program yang menyentuh masyarakat lainnya, juga harus dilaksanakan, sesuai porsi anggaran yang sudah ditetapkan.
”Semua program-program ini tentunya sudah dipublis, karena pemko yakin realiasi PAD serta sumber anggaran lainnya untuk tahun depan, bisa didapati. Ini juga harus didorong semua pihak terkait, demi kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru,” harap perempuan kelahiran Kota Pekanbaru ini.
Lebih lanjut disampaikanbya, bahwa apapun bentuk keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan daerah, di samping hal lainnya.
”Ini juga harus memberikan efek multiplayer yang lebih besar, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Bukan hanya sekadar konsep,” tuturnya.
Sementara itu dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE MM mengatakan, belum ada perubahan jadwal pengesahan APBD Murni 2024, tetap pada tanggal 20 November 2023.
”Sementara untuk nilainya, kemungkinan kita sahkan di angka Rp2,825 triliun. Namun di tahun berjalan nanti, bisa saja berubah dan naik,” kata Azwendi.(yls)
Laporan AGUSTIAR, PEKANBARU
