PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menginformasikan bahwa akan kembali melakukan perekrutan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana secara nasional, keperluan tenaga ASN berjumlah 254.173 yang dibagi menjadi dua kategori yakni ASN untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dengan rincian, ASN untuk pemerintah pusat yang akan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 23.213, yang diisi dari pelamar umum sebanyak 17.519. Yang diisi dari sekolah kedinasan sebanyak 5.694. Kemudian untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 23.212 yang dari eks THK II dan honorer.
Sedangkan alokasi untuk pemerintah daerah, yang akan menjadi PNS sebanyak 62.324, yang yang diisi dari pelamar umum sebanyak 62.249. Yang diisi dari sekolah kedinasan sebanyak 75. Kemudian untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 145.424 yang diisi dari eks THK II dan honorer.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan, dengan adanya informasi tersebut, saat ini pihaknya tengah menyusun untuk pengajuan kuota penerimaan CPNS tersebut. Di mana kuota yang diajukan akan dilakukan semaksimal mungkin.
“Rencananya kami akan ajukan kuota penerimaan CPNS sebanyak 10.381, di mana angka tersebut didapatkan dari jumlah tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan Ikhwan, memang kuota yang diajukan tersebut berkemungkinan tidak akan diakomodir secara keseluruhan oleh pemerintah pusat. Karena hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon pelamar.
“Sampai sekarang untuk syarat-syaratnya kami belum dapat, karena dalam 10 ribu lebih itu tenaga honorer itu, pendidikannya belum tahu sarjana semua. Karena mungkin masih ada yang tamatan SMP atau SMA, itu diakomodir tidak pada penerimaan tahun ini,” sebutnya.
Jika nanti pihaknya sudah mendapatkan informasi lengkap terkait persyaratan secara lengkap terkait perekrutan tersebut, maka pihaknya akan menyaring lagi siapa-siapa saja yang bisa mengikuti seleksi. Namun pada tahap awal ini, pihaknya akan mengajukan sebanyak-banyaknya.
“Intinya akan kami ajukan sebanyak-banyaknya agar kuota yang didapuk juga banyak. Karena kalau dari sisi keuangan, daerah kita masih sanggup. Apalagi tahun ini ada 500 lebih PNS yang pensiun,” ujarnya.
Pada tahun ini, pihaknya dalam pengajuan formasi tersebut akan lebih memprioritaskan tenaga pengajar. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak tenaga pengajar yang statusnya masih honorer dan sudah mengabdi cukup lama.
“Prioritasnya tetap guru, karena masih banyak yang belum PNS. Tapi kalau tidak bisa PNS, diusahakan untuk menjadi tenaga PPPK. Perbedaannya hanya pada dana pensiun saja, di mana tenaga PPPK tidak mendapatkan dana pensiun,” jelasnya.(sol)
