JAKARTA dan PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Usai diundur selama tiga hari, seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) dibuka hari ini, Rabu (20/9) . Sejumlah instansi pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi di Riau pun telah mengumumkan formasi yang dibuka dalam seleksi tahun ini, Selasa (19/9).
Dalam laman dan media sosial dari masing-masing instansi telah menjabarkan detail keperluannya. Sayangnya, jelang pembukaan pendaftaran menjadi abdi negara ini, laman SSCASN BKN justru tak bisa diakses pada Selasa (19/9) malam. Hingga pukul 20.00 WIB, laman yang bakal digunakan untuk pendaftaran seleksi itu justru menampilkan kalimat Application is not available.
Dikonfirmasi perihal ini, Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Iswinarto Setiaji mengatakan, pihaknya masih mengecek kondisi tersebut. Kendati begitu, dia memastikan bahwa pendaftaran sesuai dengan jadwal.
”Tanggal 19 September waktu bagi instansi untuk mengumumkan formasinya dan tanggal 20 September sudah tahap pendaftaran CASN,” ujarnya, Selasa (19/9).
Sebelum mendaftar, calon pendaftar diminta memperhatikan sejumlah hal. Mulai dari persyaratan hingga jenis formasi yang akan dilamar. Mengenai persyaratan, calon pendaftar harus melampirkan surat lamaran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ijazah, transkrip nilai, pas foto terbaru latar belakang merah, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang dilamar. Pendaftar juga harus terlebih dahulu membuat akun di SSCASN BKN.
Lalu, bagi yang belum keluar ijazahnya bolehkah menggunakan surat keterangan lulus (SKL)? Direktur Pengawasan dan Pengendalian II BKB Nur Hasan menegaskan, bahwa hal itu tak diperbolehkan. Pendaftaran harus menggunakan ijazah bukan SKL. Karenanya, pengumuman mengenai seleksi CASN pun telah dilakukan jauh-jauh hari dengan harapan calon peserta bisa mempersiapkan seluruh persyaratan dengan baik.
Dalam mempersiapkan seleksi tahun ini, BKN telah bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah. Mulai dari akses penyediaan jaringan komunikasi data penyelenggaraan yang bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Teknologi (BAKTI). Lalu, monitoring infrastruktur dan keamanan teknologi informasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta penyediaan elektronik materai bersama dengan Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI).
Selain itu, terkait dengan sejumlah formasi jabatan yang akan dibuka pada seleksi tahun ini, seperti tenaga kesehatan dan Guru, BKN juga telah mengintegrasikan portal SSCASN dengan data Dapodik dari Kemendikbudristek dan SISDMK dari Kemenkes. Adapun untuk mendukung kelancaran pembuatan akun SSCASN, BKN juga melakukan integrasi dengan Dukcapil dari Kemendagri selaku instansi yang bertanggung jawab penuh atas data kependudukan.
Sementara itu Ketua MPR Bambang Soesatyo ikut menyoroti pelaksanaan pendaftaran ASN yang dibuka mulai hari ini. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu meminta BKN lebih aktif menyosialisasikan persyaratan, cara pendaftaran, dan seluruh prosedur pendaftaran ASN. “Agar mencegah masyarakat terkena penipuan yang berkedok jalan cepat atau pasti lulus tes ASN, dan hanya mengikuti seleksi ASN melalui alur resmi,” katanya kemarin.
Politisi Partai Golkar itu juga meminta BKN untuk berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Tujuannya untuk memastikan website pendaftaran ASN dalam kondisi stabil dan aman dari peretasan. Sehingga proses pendaftaran yang sepenuhnya online, tidak ada gangguan.
Koordinasi dengan Kementerian Kominfo itu juga untuk menjamin bahwa tes dan seluruh seleksi ASN nantinya tidak memiliki celah kecurangan. Seperti diketahui pelaksanaan tes sepenuhnya online. Jangan sampai sistem online ini bocor, sehingga mempengaruhi hasil penilaian.
“Mengimbau kepada masyarakat, utamanya yang ingin mengikuti seleksi, agar mengikuti seluruh prosedur rekrutmen secara jujur,” jelasnya.
Serta memperhatikan secara detail seluruh persyaratan dan tenggat waktu yang ditentukan. Para pelamar seleksi juga harus belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa memberikan hasil yang maksimal sesuai potensi yang dimiliki.
Bamsoet juga meminta pemerintah memastikan bahwa formasi yang diperlukan di tiap instansi atau lembaga sudah sesuai kebutuhan. Sehingga seleksi ASN CPNS serta PPPK di tahun 2023 ini dapat memenuhi kebutuhan pegawai sesuai formasi yang diperlukan.
Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau telah mengumumkan proses seleksi PPPK. Pengumuman seleksi PPPK tersebut untuk tiga posisi yakni tenaga guru, kesehatan dan teknis. Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan mengatakan, pengumuman tersebut disampaikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
“Pengumuman proses pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Pemprov Riau sudah kami umumkan. Di mana untuk jenis kebutuhan PPPK tahun anggaran 2023 meliputi kriteria khusus dan umum,” katanya.
Sementara itu, untuk tata cara pendaftaran, para pelamar membuat akun melalui https://sscasn.bkn.go.id dengan cara, mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar.
Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. “Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan dan melakukan swafoto. Untuk informasi lebih lanjut bisa dicek pada website resmi BKD Riau,” ujarnya.
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengumumkan formasi keperluan CASN di lingkungan Pemko Pekanbaru. Sebanyak 707 formasi CASN yang terdiri dari PPPK tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
Kepala BKPSDM Pemko Pekanbaru, Fabillah Sandy melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Ahmad Nurdianyah menyebutkan formasi PPPK Pemko Pekanbaru sudah diumumkan kepada masyarakat luas.
Masyarakat Pekanbaru atau calon tenaga PPPK juga bisa melihat pengumuman formasi tersebut, dengan mengunjungi situs resmi BKPSDM Pemko Pekambaru dengan tautan: https://bkpsdm.pekanbaru.go.id/portal/seleksi-pppk-jabatan-fungsional-kota-pekanbaru-2023
“Sudah diumumkan formasinya sebanyak 707 (PPPK), untuk Pemko Pekanbaru. Itu yang saat ini untuk P1-nya,” ujar Ahmad kepada Riau Pos, Selasa (19/9).
Mereka juga bisa melihat jadwal selanjutnya, seperti kapan jadwal untuk melengkapi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi dan jadwal lainnya. Termasuk juga dengan total formasi PPPK tersebut. Adapun formasi jenis tenaga PPPK yang diumumkan Pemko Pekanbaru tersebut di antaranya, tenaga guru sebanyak 610, tenaga kesehatan sebanyak 29, dan tenaga teknis 68.
“Bagi formasi pemula-pemadam kebakaran wajib melampirkan persyaratan wajib tambahan. Seperti surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Pemkab Kepulauan Meranti akan mengumumkan pembukaan seleksi PPPK. Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti Bakharudin membeberkannya seleksi yang bakal dibuka untuk mengisi 225 formasi dengan rincian 125 tenaga kesehatan, dan 100 formasi guru. “Artinya jumlah formasi tak berkurang. Untuk kepada calon peserta untuk segera mempersiapkan diri,” ujarnya.
Lebih jauh dijelaskan Bakar , Pemkab Kepulauan Meranti akan terus mengusulkan kuota PPPK kepada pemerintah pusat. Untuk tahun 2024 mendatang, tambahnya, kuota yang diusulkan sebanyak 1.488 orang. “Untuk tenaga teknis sebanyak 325, kesehatan 486, dan guru sebanyak 677 orang. Semoga usulan kami disetujui oleh Kemenpan-RB,” harap Bakar.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau juga membuka pendaftaran. ‘’Pendaftaran dapat dilakukan melalui https://daftar-sscasn.bkn.go.id terhitung mulai besok (hari ini , red). Seluruh proses penerimaan CASN bersifat transparan. Bahkan ujian SKD dilakukan dengan sistem CAT (Computer Assisted Test, red) dengan hasil realtime,’’ ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Mhd Jahari Sitepu usai mengikuti rapat persiapan bersama Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI secara hybrid, Selasa (19/9).
Sementara itu, Kepala Biro Kepegawaian Kemenkumham RI Sudjonggo itu menyebutkan, Kemenkumham RI pada tahun ini membuka kuota sebanyak 1.015 untuk CASN. Sementara untuk kuota PPPK dibuka untuk 1.563 kuota.
‘’Kami mengharapkan kerja sama dan koordinasi yang baik dari seluruh Kantor Wilayah di Indonesia pelaksanaan penerimaan CASN sehingga proses penerimaan dapat berjalan lancar tanpa halangan berarti,’’ sebut Sudjonggo dalam rapat tersebut.(mia/wan/sol/ilo/wir/end/das)
Laporan JPG dan TIM RIAU POS, Jakarta dan Pekanbaru
