PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru ditargetkan untuk bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) 2023 sebesar Rp784 miliar. Sementara pada 2022, target PAD Bapenda sebesar Rp702 miliar.
"Kami optimistis bisa tercapai. Capaian di triwulan ketiga tahun ini saja sudah di 111 persen atau Rp115 miliar. Kita over target. Perlu kita ketahui, pertumbuhannya dibanding tahun lalu, sekitar 26,7 persen meningkatnya. Dan ini tertinggi selama Bapenda ini ada," ungkap Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi Arifin kepada wartawan usai menghadiri rapat di ruang Komisi II DPRD Pekanbaru, Selasa (11/10).
Soal target dan penjelasan ini juga disampaikan Zulhelmi di hadapan anggota DPRD Kota Pekanbaru Komisi II dalam agenda rapat kerja pembahasan RAPBD 2023 dan evaluasi anggaran 2022, kemarin.
Diungkapkannya lagi, pendapatan pajak daerah Pekanbaru tahun 2022 diprediksi hingga tutup buku pada akhir Desember nanti sekitar Rp702 miliar. Untuk tahun depan, potensi peningkatan pajak daerah, kalau ekonomi dan investasi semakin baik, pihaknya sangat optimis bisa mencapai target angka Rp784 miliar.
Dipaparkannya juga, bahwa Bapenda tidak saja mengurusi pajak. Tapi juga sebagai koordinator 10 OPD yang berkenaan dengan retribusi. Kemudian juga bertugas mengurusi DBH dan DED.
"Tahun ini kita di angka pagu Rp82,7 miliar. Untuk seluruhnya, mengejar pendapatan pendapatan daerah, tidak hanya dari sisi pajak daerah. Tapi juga diharapkan mengejar dari dana insentif daerah dan DBH pusat maupun DBH provinsi," tuturnya lagi.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, masih disampaikan Ami (panggilan akrab Zulhelmi) tahun 2022, di angka Rp702 miliar. Sementara untuk tahun 2023 ini, pendapat pajak naik sekitar 5-6 persen.
Dibeberkannya, salah satu pendukung kenaikan ini , karena Bapenda bekerja sama dengan BPN untuk menghitung NJOP, supaya adil. Namun, tetap mengandung asas keadilan sesuai harga di pasaran. Tapi Bapenda tetap akan melakukan penyesuaian di lapangan.
"Harusnya di akhir tahun ini kerjasama dengan BPN dilaksanakan. Namun karena ada penyesuaian anggaran, tahun depan baru dimulai," sebutnya.
Bapenda Pekanbaru dipastikan melakukan terobosan di tahun depan. Seperti halnya kerja sama dengan BPN, pihaknya sudah teken PKS, meski tahun depan baru dilaksanakan.
"Untuk tahun depan, sesuai masukan dari Komisi II, yakni berkenaan dengan etika pegawai dengan wajib pajak, sosialisasi dan lainnya. Saya terima kasih masukan itu. Karena ini untuk kapasitas, di dalam meningkatkan pendapatan, tentunya harus banyak sosialisasi. Selama ini sudah sosialisasi lewat sosmed, tapi tidak semuanya terjangkau. Makanya ke depan, kita akan turun ke masyarakat lewat camat dan lurah mengumpulkan tokoh masyarakat, ini akan lebih cepat," terangnya lagi.
Rapat kerja kemarin dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Dapot Sinaga SE didampingi Wakil Ketua Hj Arwinda Gusmalina ST, serta anggota lainnya Roem Diani Dewi SE MM, Munawar Syahputra, Jepta Sitohang, Kartini, Sovia Septiana dan Zainal Arifin.
Dapot mengatakan bahwa, untuk meningkatkan pendapatan pajak tahun depan, Bapenda harus banyak belajar terobosan dan startegi jitu.
"Termasuk dari pajak-pajak, kalau bisa di-online-kan semua. Ganti sistem yang lama ini. Kalau tidak, pasti akan banyak kebocorannya," paparnya.
Jika nantinya diganti sistem pungutan, seperti secure parking, pajak hotel, restoran, hiburan malam dan lainnya, maka Kota Pekanbaru bisa meraih pendapatan Rp1 triliun.
Memang disebutkan membeli alat sistem online ini mahal, ada yang di atas Rp 4,5 miliar dan sebagainya. "Kalau untuk PAD, kita setuju. Dibeli saja alatnya," saran Dapot.
Dapot juga berharap, Bapenda sebagai tulang punggung PAD kota ini, tidak bosan-bosan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. "Bapenda kami support semua kegiatan yang ujungnya untuk PAD. Apapun itu, karena hasil PAD tersebut, dibelanjakan untuk masyarakat juga," tuturnya.(gus)
