KOTA (RIAUPOS.CO) - Pemko Pekanbaru merencanakan swastanisasi pengelolaan parkir ke pihak ketiga. Namun Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel meminta pemko tidak tergesa-gesa.
“Tunggu dulu! Harus ada pertimbangan dan kajian yang matang,” kata Roni kepada Riau Pos, Selasa (10/7).
Saran ini disampaikan Roni agar pemko tidak salah langkah yang bisa berdampak negatif pada pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, harus ada kajian komprehensif terkait rencana ini.
“Parkir ini sumber PAD pemko. Jadi, jangan dijadikan try and error. Karena dampaknya sangat fatal,” tegasnya.
Dijelaskan Roni lagi, jika tanpa pertimbangan yang matang, maka hanya sebagai try and error saja. dampaknya dipastikan akan berpengaruh terhadap asumsi pendapatan dan belanja Pemko melalui PAD.
“Ditambah lagi permasalahan di lapangan, tidak sesederhana yang dibayangkan dalam swastanisasi parkir ini. Ini harus dikaji,” paparnya.
Dicontohkan poillitisi Golkar ini, untuk SDM parkir yang selama ini itu menyangkut dengan masyarakat tempatan. Ini bentuk antisipasi selama ini, sehingga tidak menimbulkan gesekan kepentingan. “Selama ini parkir kebanyakan dikelola oleh pemuda tempatan, yang sebenarnya idealnya harus demikian, bagaimana ini nantinya “, ungkapnya.
Lebih spesifik Roni minta meminta pemko, untuk meneliti dan menginvestigasi, bahwa ada bukti swastanisasi parkir lebih menguntungkan, dari pada dikelola sendiri oleh pemko. “Harus ada perbandingan, jangan terburu-buru,” katanya lagi.
Dipaparkannya lagi, dengan kondisi sekarang, karena sektor retribusi parkir menjadi salah satu andalan PAD, harusnya Pemko wajib mengevaluasi dulu secara menyeluruh, tentang kondisi parkir yang ada sekarang. Harus dijelaskan secara ril, di mana kelebihan dan kelemahannya. Sehingga output untuk manajemen pengelolaan parkir ke depannya lebih tepat.
“Apalagi jumlah titik parkir di kota ini mencapai ribuan, namun yang masuk ke kas PAD setiap tahunnya, hanya di angka kurang dari Rp10 miliar. Kondisi ini kan ironis sekali,” paparnya.(gus)
