PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Tidak beroperasinya bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) sejak sepekan lalu merugikan masyarakat penggunanya. Mereka harus mengeluarkan dana lebih karena harus menggunakan jasa layanan transportasi lain.

Permintaan maaf yang disampaikan Pemko Pekanbaru dinilai masyarakat tidak cukup.  Solusi cepat yang diinginkan agar mereka tidak lebih dirugikan lagi.

"Nggak perlu minta maaf. Kami maunya layanan itu dikembalikan seperti semula. Jangan hanya karena masalah internal, masyarakat juga menjadi korban. Bayarlah hak para pengemudi itu agar bisa kembali melayani masyarakat Kota Pekanbaru ini," ujar seorang warga, Aini kepada Riau Pos, Kamis (10/2).

Aini mengaku ia sudah  terbiasa menggunakan bus TMP sebagai moda transportasi. Jadi, saat TMP tidak beroperasi, ia sangat dirugikan.

"Kalau naik bus, selain biayanya murah kami juga merasa lebih nyaman karena fasilitas yang diberikan," ujarnya.

Dan sejak bus TMP tidak beroperasi, Aini mengaku harus menggunakan jasa transportasi lain seperti ojek online. ‘’Harus keluar uang lebih. Selain itu dengan situasi seperti sekarang ini, sangat mengkhawatirkan bagi pengguna khususnya perempuan," sebutnya.

Ia berharap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak hanya sekadar menyampaikan pernyataan maaf kepada masyarakat akibat tidak beroperasinya layanan bus TMP tersebut. Tetapi seharusnya pemko mengambil tindakan konkrit agar layanan kepada masyarakat itu bisa kembali normal secepatnya dan tidak berlarut-larut.

"Saya harap pemko cepat mengatasi masalah ini. Ini sudah terlalu lama bus TMP tidak beroperasi. Kami sebagai pengguna jasa bus TMP sangat dirugikan," kata Aini yang dijumpai sedang berada di  halte bus TMP dekat Purna MTQ, Jalan Jenderal Sudirman, kemarin.

Kekecewaan serupa juga dirasakan oleh pengguna bus TMP lainnya Dewi. Ia  mengatakan, selama ini dirinya bergantung pada bus TMP dalam aktivitas sehari-hari. Tapi, kini dirinya harus beralih menggunakan transportasi lain seperti bus kota yang saat ini masih beroperasi.

"Cepatlah ditanggapi keluhanpara karyawan mereka itu. Kalau memang sudah tidak sanggup lagi menjalankan bus TMP lebih baik dinfokan kepada masyarakat agar masyarakat tidak terus berharap," kata dia.

Sementara itu, salah seorang pramudi bus TMP yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, dirinya berharap Pemko Pekanbaru dapat segera mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan permasalahan keuangan dari PT Trans Pekanbaru Madani tersebut. Pasalnya selama tiga bulan terakahir para supir bus dan pramugara bus TMP tidak mendapatkan hak mereka berupa gaji dari manajemen bus TMP tersebut.

"Kami akan tetap menuntut agar pemerintah segera membantu mencairkna gaji kami. Karena kami juga perlu uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami," tuturnya.

Akibat mogok kerja yang digelar karyawan TMP ini, Wako Pekanbaru Firdaus, Senin (7/2) lalu menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat. Dia juga menargetkan Rabu (9/2) operasional bisa kembali berjalan.

"Pada kesempatan ini saya atas nama Kepala daerah, walikota Pekanbaru memohon maaf pada warga kota Pekanbaru karena dalam beberapa hari ini pelayanan TMP tidak berjalan dengan lancar dan bahkan tidak melakukan pelayanan, " kata Wako.

Dia menyadari, akibat dari mogok kerja karyawan TMP tersebut, mobilitas masyarakat yang biasanya memakai TMP sebagai alat transportasi menjadi terganggu. "Sekali lagi atas nama pemerintah saya mohon maaf pada seluruh masyarakat, terutama yang sudah memanfaatkan TMP sebagai pilihan untuk kebutuhan layanan transportasi, " imbuhnya.

Dia menegaskan bahwa belum dibayarnya gaji karyawan TMP hingga memasuki bulan ketiga ini terjadi bukan karena dana yang tak tersedia. "Ini terjadi soal teknis saja. Hanya soal administrasi. Tapi berimbas pada keuangan. Bukan kita tidak punya uang, bukan kas tidak ada," tegasnya.

Dia memastikan, penyelesaian persoalan gaji karyawan TMP ini menjadi bahasan serius di jajaran Pemko Pekanbaru. "Makanya tadi rapat dua kali sama Inspektur, asisten dan sekda juga Komisaris utama PT SPP. Sudah kita berikan arahan lebih tegas, secepatnya besok atau lusa harus sudah jalan (operasional, red), " jelasnya.

Aksi mogok kerja yang dilakukan karyawan TMP karena gaji belum dibayarkan bukan kali ini saja. Dalam dua tahun terakhir, setiap akhir tahun, yakni di akhir 2020 dan akhir 2021, mogok kerja terjadi.

Wako mengakui bahwa subsidi yang disiapkan pemko untuk operasional TMP tak bisa dibayar setahun penuh. "Memang, subsidi yang kami berikan setiap tahun memang tidak dapat dibayar penuh. Covid juga buat kami terbebani. Kami masih ada tunggakan untuk subsidi di 2020 dan 2021 kemarin," singkatnya.(ayi/ali/yls)

Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru