PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru saat ini menjadi sorotan banyak kalangan. Tidak hanya masyarakat biasa, akan tetapi kalangan legislatif pun menyayangkan sistem kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK )saat ini. Kinerja DLHK disebut lamban dan tidak cakap.
Padahal, masalah ini setiap tahun terjadi dan seharusnya juga disebutkan menjadi pelajaran agar pengelolaannya lebih baik dari tahun ke tahun.
Hal ini disebutkan Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Robin Eduar SH MH. Dia mengatakan, saat ini tumpukan sampah sangat mudah ditemukan Pekanbaru.
"Masalahnya karena pihak ke tiganya sudah habis kontrak sejak 31 Desember lalu. Harusnya DLHK mengambil kebijakan dengan menunjuk perusahaan yang mengangkutnya, jelang didapatkannya pemenang tender. Kan sudah disarankan jauh sebelum kejadian sekarang," tegas Robin.
Selain itu juga, untuk mengantisipasi tumpukan sampah di mana-mana, DLHK sudah berkali-kali disarankan agar membuat tempat pembuangan sementara (TPS) di setiap kelurahan. Baik itu TPS permanen maupun TPS portabel (seperti bak truk pakai roda, red).
Namun, sangat disayangkan sampai sekarang, saran tersebut tidak dijalankan. Dewan menilai, jika karena alasan anggaran, tidak mungkin hanya untuk membuat TPS, tidak ada.
"Khusus pembuatan TPS permanen, jangan dibayangkan harus lahan luas atau TPSnya besar. Tapi , cukup seperlunya saja, untuk sampah sehari dan langsung diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA)," ujarnya.
Ke depan, Politisi PDIP ini meminta, agar DLHK Pekanbaru untuk mengkonsepkan secara jelas skema pengangkutan sampah ini. Seperti halnya tahun 2021 ini, anggaran pengangkutan sampah reguler Rp45 miliar.
"Pekanbaru ini ibukota provinsi. Jadi malu kita jorok di mana-mana seperti sekarang. Kita sudah berapa tahun tak dapat Piala Adipura. Ini karena penanganan sampahnya amburadul, dan ini tanggung jawab DLHK," tegasnya.
Pihaknya minta, supaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, dalam hal ini Wali Kota untuk dapat menunjuk orang yang paham.
"Carilah orang yang punya kemampuan mengurus sampah ini. Jangan seperti sekarang, Kepala Dinas (Kadis) DLHKnya tak mau dengar masukan dan saran dari orang lain," pungkasnya. (gus)
