PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Di hari terakhir penerapan pemberlakuan pemba tasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 tahap dua, Senin (9/8), kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan dalam Kota Pekanbaru. Kemacetan banyak terjadi di jalan alternatif karena dilakukannya penutupan jalan protokol.
Pantauan Riau Pos di lokasi penyekatan di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di bawah fly over simpang Jalan Imam Munandar, pengendara kendaraan bermotor tak bisa melewati jalan tersebut karena telah disekat oleh petugas kepolisian yang ikut berjaga. Akibatnya, terjadi kemacetan panjang lebih dari 1,5 kilometer di jalan protokol tersebut selama lebih dari empat jam.
Karena tak bisa melewati Jalan Jenderal Sudirman, pengendara beralih ke Jalan Puyuh Mas, tak jauh dari lokasi penyekatan. Dan kemacetan panjang juga terjadi di sini. Pengendara terjebak dalam kemacetan dan sulit untuk bisa keluar.
Sejumlah pengendara sempat beradu argumen dengan petugas kepolisian supaya bisa dibolehkan melewati jalan. Tapi petugas tetap tidak memperbolehkan masyarakat lewat. Petugas menyarankan pengendara untuk mencari jalan alternatif.
Jualidi, seorang pengedara kesal karena tidak dibolekan melewati jalan yang disekat. Pasalnya, ia harus ke RS Tabrani untuk mengurus keluarganya yang sedang dirawat di sana.
Kepada Riau Pos ia mengaku, dirinya tidak mungkin keluar dari kemacetan yang sudah terlalu parah akibat penyekatan jalan ini. "Saya ini mau ke rumah sakit, tapi tetap tidak dibolehkan. Kalau harus mutar ke jalan alternatif, makin jauh, ya keburu keluarga di sana tidak mendapatkan layanan kesehatan karena berkas semua ada sama saya,"katanya.
Ia berharap Pemerintah Kota Pekanbaru tidak lagi memperpanjang penyekatan di sejumlah ruas jalan protokol. Karena menurutnya, penyekatan jalan tidak terlalu bermanfaat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Malah menciptakan kerumunan baru di jalan akibat kemacetan yang terjadi.
"Kami minta Wali Kota Pekanbaru tidak lagi memperpanjang penyekatan ini. Dan pihak kepolisian yang berjaga dapat lebih bersikap humanis dan membantu masyarakat yang memang tengah dalam kondisi genting,"harapnya.
Sementara itu, salah seorang pengendara mobil mengatakan penyekatan jalan yang dilakukan oleh petugas ini sudah sangat menyusahkan masyarakat. Pasalnya, mobilitas masyarakat tidak hanya terjadi di jalan protokol semata tetapi juga di jalan alternatif. Apalagi saat macet terjadi di jalan banyak pengendara motor yang malah membuka masker di jalan sehingga ini malah membuat masyarakat lebih rentan tertular Covid-19.
"Seharusnya pemerintah mencari solusi yang lebih pro terhadap kepentingan masyarakat. Karena saat ini masyarakat sudah taat terhadap protokol kesehatan,"katanya.
Sementara itu warga setempat yang merupakan Ketua Pemuda Jalan Puyuh Mas Affandra menga takan, pihaknya berserta warga Jalan Puyuh Mas sengaja melakukan penutupan ruas jalan masuk Jalan Puyuh Mas akibat kepadatan kendaraan yang kian parah di jalan tersebut.
Apalagi saat ini jalan protokol yaitu Jalan Jenderal Sudirman sudah mengalami macet parah akibat penyekatan. "Kami hanya mengizinkan pengendara motor yang lewat. Kami tak mau kalau sampai corona menyebar luas di kawasan pemukiman kami akibat penutupan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Kami meminta agar jalan protokol tetap dibuka dan tidak menyebabkan kemacetan panjang seperti ini lagi,"kata dia.
Penyekatan Cukup di Pintu Masuk Kota
Dalam pada itu, derasnya komplain masyarakat terhadap kebijakan penyekatan jalan dalam kota mendapat respon negatif dari kalangan DPRD Pekanbaru. Kebijakan ini dinilai hanya memindahkan titik kemacetan dan bukan solusi penurunan kasus Covid-19.
"Banyak masyarakat kita yang komplain. Kebijakan ini dinilai hanya menyusahkan masyarakat saja, karena di praktik di lapangan tidak sesuai dengan harapan. Jalan ditutup, tapi jalur lain tetap dibuka, sehingga hanya menimbulkan titik kemacetan baru," tutur anggota Fraksi Gerindra DPRD Pekanbaru Fathullah, Senin (9/8).
Ditegaskannya, terhadap kebijakan penyekatan dan penutupan jalan ini Fathullah tidak sepakat. Karena masyarakat Pekanbaru tidak bisa diam di rumah karena mereka harus berjuang mencari nafkah untuk keluarga masing-masing.
Yang paling tepat dilakukan, menurutnya adalah pengetatan dilakukan di pintu masuk kota saja. Baik yang masuk dari Kampar, Pelalawan, Siak, maupun dari Dumai. "Dalam kota saran kami jangan lagi disekat, cukup di pintu masuk Kota Pekanbaru saja," ungkapnya lagi.
Terlepas apakah Pemko Pekanbaru mau memperpanjang status PPKM level 4 atau pun tidak, di sampaikan Fathullah, dirinya tidak mempersoalkan hal tersebut. Jika menguntungkan masya rakat dirinya siap mendukung. Tetapi apabila menyusahkan ma syarakat, tentu kebijakan itu harus dievaluasi.
"Jika alasan penyekatan untuk menekan penyebaran Covid-19 cara ini (penyekatan jalan dalam kota, red) kami nilai tidak efektif, mesti dievaluasi dan jangan sampai kebijakan itu merugikan masyarakat,"ungkapnya.
Namun, mempertimbang aspirasi masyarakat, dia menyarankan agar PPKM level 4 tidak diperpanjang. Saat PPKM diterapkan, ia menyebutkan tidak ada bantuan dari pemerintah untuk masya rakat. Sehingga kebijakan PPKM ini dinilainya hanya menambah beban berat masyarakat untuk membangkitkan ekonomi.
"Untuk mengantisipasi Covid-19 itu, tindak orang-orang yang berkerumun atau tidak memakai masker. Itu yang perlu didisiplinkan. Saya kira ini lebih akurat lagi jika ini dipertegas,"pungkasnya.(ayi/gus/yls)
Laporan TIM RIAU POS, Kota
