(RIAUPOS.CO) -- Komisi V DPRD Riau memastikan bakal mendukung penuh program Gubernur Riau Syamsuar untuk mewujudkan program sekolah gratis. Hal itu diketahui setelah adanya penyerahan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar dalam sebuah rapat paripurna baru-baru ini. Meski begitu, dewan mengingatkan untuk mewujudkan sekolah gratis perlu adanya data konkret mengenai fasilitas pendidikan yang sudah ada saat ini.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Husaimi Hamidi kepada Riau Pos, Selasa (9/7). Menurut dia, program Gubri dan Wagubri sewaktu kampanye tersebut sangat baik. Namun hal itu tentunya tidak mudah diwujudkan.
“Kami kemaren sudah coba panggil seluruh kepala sekolah tingkat SLTA se Riau. Selama ini kan yang membebani orang tua adalah uang komite. Ini yang kami coba hapuskan,” sebut Husaimi.
Menurut dia penghapusan uang komite bukannya tidak mungkin. Karena, selama menggelar rapat dengar pendapat dengan kepala sekolah hampir tidak ada yang memberikan data secara rinci ke mana uang komite yang dipungut. Dari perhitungan dia, jika sekolah benar-benar menggunakan uang bantuan operasional sekolah (BOS) dan BOS-daerah dengan baik, maka tidak akan ada lagi pungutan komite dibebankan kepada wali murid.
Hanya saja, masih banyak sekolah yang memungut uang iuran kepada wali murid dengan berbagai alasan.
“Kami sudah sampaikan antara iuran, pungutan dan sumbangan itu berbeda. Kalau sudah continue (berulang, red) itu sudah pungutan namanya. Kalau memang sumbangan tentu seiklas wali murid dan besarannya tidak dipatok. Ini yang harusnya dilaksanakan di lapangan,” tegasnya.
Ia kemudian meminta agar Gubernur dapat meminta komitmen seluruh kepala sekolah agar bisa mewujudkan program sekolah gratis. Karena jika masih ada pungutan terjadi di lapangan maka mimpi untuk mewujudkan sekolah gratis bakal tidak bisa terpenuhi.(adv)
