PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dualisme data diduga menjadi penyebab lamban dan tumpang-tindih distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak pandemi corona (Covid-19) ini.
Ini dibuktikan dari rapat DPRD Kota Pekanbaru dengan Pemko Pekanbaru. Rapat membahas masalah pergeseran atau refocusing anggaran APBD Kota Pekanbaru untuk Covid-19, Jumat (8/5) kemarin.
Pemko diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru M Noer MBS, didampingi Kepala BPKAD Syoffaizal, Kepala Bapenda Zulhelmi Arifin, serta pejabat teras Pemko Pekanbaru lainnya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, didampingi Wakil Ketua Ginda Burnama dan Tengku Azwendi Fajri, serta anggota dewan lainnya lintas komisi atau gabungan komisi di DPRD Kota Pekanbaru. Dalam rapat ini Dewan masih mempertanyakan refocusing anggaran yang Rp115 miliar itu.
Dari rapat ini juga, Ketua Fraksi PDIP Dapot Sinaga menyerahkan berkas data, dan ada sekitar 800-an KK warga terdampak corona yang dikumpulkan dari pendataan enam anggota dewan Fraksi PDIP masing-masing dapil.
"Ada sekitar 800-an warga terdampak, dan datanya kami serahkan kepada Sekda pada rapat yang dilaksanakan di DPRD Kota," ujar Dapot kepada wartawan, Sabtu (9/5/2020.
Dugaan terjadinya tumpang-tindih data penerima bansos corona ini akibat adanya dualisme data tersebut, Pemko Pekanbaru dengan pendataan lewat RT/RW-nya, sementara DPRD melalui surat Ketua DPRD Kota Pekanbaru bernomor 443.2/DPRD-2/1604/2020 tertanggal 20 April 2020 dan ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
Perihal dalam surat itu adalah permintaan data masyarakat terdampak wabah corona atau pascapemberlakuan PSBB, dan ditujukan kepada seluruh anggota DPRD Pekanbaru. Pendataan itu sudah diterima sampai 22 April 2020.
"Sudah lama data itu kami siapkan. Sempat curiga mengapa belum ada realisasinya, soalnya senyap aja. Apakah PDIP ditinggal soal ini. Data ini kan ada surat resmi dari ketua, kami patuhi itu," papar Dapot lagi.
Ketua Fraksi Demokrat Aidil Amri menegaskan masih banyak anggota dewan yang bertanya minta penjelasan. Terjadi perbedaan pandangan soal anggaran ini, membuat rapat jadi serius dan semakin menarik, ujungnya terfokus pada bansos segera didistribusikan.
"Iya, saya pertanyakan ke Pemko, uang Rp115 miliar itu ada apa tidak? Banyak teman-teman dewan ini yang latah, sampai banyak juga curhat di medsos. Dan juga saling menghujat dan merasa paling berjasa di tengah masyarakat. Parahnya lagi sampai ada yang meremehkan pemerintahan," kata anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru ini.
Jadi harusnya, kata dia, smeua sama-sama mencari solusi bagaimana masalah yang ditimbulkan oleh corona ini bisa saling tolong-menolong, jika memang ada yang tidak beres harus disiasati bersama agar tidak disalahgunakan kewenangan yang diberikan. Gugus Tugas Covid-19 itu jelas siapa-siapa orang di dalamnya.
"Begitu seharusnya, tak perlu ditanyakan lagi anggaran itu, karena memang sudah diserahkan ke Pemko pengelolaannya. Dewan hanya mengawasi lagi, bukan bertanya lagi," katanya lagi.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, mengakui bahwa uang Rp115 Miliar yang selama ini dilaporkan ke DPRD Pekanbaru hanya angka di atas kertas saja.
"Rapat itu tujuannya untuk mengetahui perkembangan refocusing anggaran, bagaimana kondisi keuangan kita. Kalau memang ada uang ya sampaikan," kata Hamdani.
Tak hanya PAD yang menurun, dana dari pemerintah pusat juga menjadi kendala, dimana seharusnya ada anggaran Rp71 Miliar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), realitanya pusat hanya mengirim Rp40 Miliar.
Hamdani tak mempersoalkan jika Pemko tak melibatkan DPRD dalam menutupi kekurangan dana ini, sebab yang terpenting adalah Pemko bisa mengakomodir kebutuhan 132 ribu KK yang terdampak corona di Pekanbaru.
Uang Rp115 Tidak Ada
Sekdako M Noer menjelaskan jika uang Rp115 Miliar tersebut memang tidak ada saat ini. Karena uang itu berasal dari APBD yang mana APBD isinya adalah perencanaan.
"Kalau ada yang membayangkan uang teronggok Rp 115 M, itu tidak ada, APBD ini kan semua prediksi," jelas M Noer.
Sudah berapa uang yang terkumpul dari total Rp115 Miliar hingga saat ini? M Noer menegaskan dalam istilah APBD tidak ada yang namanya mengumpulkan uang karena APBD akan terus berputar.
"Tidak ada istilah berapa terkumpul, tidak ada. Kalau ada langsung kita belanjakan," kata M Noer.
Dikatakannya lagi, untuk tahap pertama sudah terpakai Rp4,2 Miliar. Dari Rp4,2 Miliar itu diakui M Noer tidak ada bantuan untuk sembako, yang jelas itu untuk penanganan corona.
Laporan: Agustiar (Pekanbaru)
Editor: Hary B Koriun
