PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Setelah selesai melakukan evaluasi terhadap APBD murni tahun 2024 milik Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau kembali menerima draf APBD murni tahun 2024 milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.
Kepala BPKAD Riau Indra SE melalui Sekretaris Ispan mengatakan, hingga saat ini pihaknya baru menerima dua usulan draf APBP murni 2024, yakni dari Pemko Dumai dan Pemkab Bengkalis. Setelah menerima usulan draf tersebut, pihaknya juga sudah langsung melakukan evaluasi.
“Kami sudah menerima draf APBD murni 2024 milik Pemko Dumai, sudah dilakukan evaluasi dan saat ini juga sudah selesai evaluasinya,” katanya.
Sementara itu, untuk draf APBD 2024 Pemkab Bengkalis, saat ini masih dilakukan evaluasi. Evaluasi dilaksanakan selama 15 hari ke depan. “Kami masih evaluasi draf APBD murni 2024 Pemkab Bengkalis. Waktunya hingga 15 hari ke depan,” ujarnya.
Sementara untuk kabupaten/kota lainnya belum mengirimkan berkas, kemungkinan masih melakukan pembahasan bersama DPRD-nya. Di mana batas waktu terakhir untuk mengirimkan draf APBD murni 2024 hingga akhir November mendatang.
“Masih ada waktu hingga 30 November mendatang untuk mengirimkan draf APBD murni 2024. Karena mungkin saat ini masih dibahas bersama DPRD nya masing-masing. Termasuk APBD murni 2024 Riau juga masih dibahas,” sebutnya.
Sementara itu, untuk evaluasi APBD Perubahan 2023 milik kabupaten/kota di Riau juga sudah selesai. Di mana, dari 12 Kabupaten/Kota di Riau, pihaknya menerima 10 draf APBD P 2023. Sedangkan dua kabupaten yakni Kuantan Singingi dan Indragiri Hilir yang tidak ada APBD P 2023.
“Kalau evaluasi APBD-P 2023 milik pemerintah kabupaten/kota sudah selesai semuanya, kecuali milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang APBP-P-nya tidak disetujui,” ujarnya.
Sementara itu, pihaknya juga sudah menerima salinan APBD -P Pemprov Riau yang sudah selesai di evaluasi Kemendagri. Hasil evaluasi tersebut berikut catatan-catatan yang diberikan oleh Kemendagri. Di mana catatan tersebut juga langsung ditindaklanjuti.
“Sudah selesai evaluasinya dan sudah dilakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi bersama DPRD Riau. Dan saat ini juga sudah mulai bisa digunakan,” sebutnya.(sol)
