PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Tersisa waktu tak sampai dua bulan lagi, DPRD Pekanbaru harus sudah mengesahkan APBD 2024. Terhitung mulai Senin (9/10), DPRD Kota Pekanbaru mulai fokus membahas RAPBD 2024.
Berdasarkan KUA-PPAS RAPBD Murni 2024 yang diajukan Pemko Pekanbaru ke DPRD Pekanbaru nilainya mencapai Rp2,8 triliun. Diharapkan, pembahasan bisa rampung sesuai jadwal yang ditetapkan paling lambat pada 30 November mendatang.
Dari pantauan di lapangan, pekan lalu, DPRD Pekanbaru masih disibukkan dengan pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi Kota Pekanbaru oleh tim pansus. Belum ada pembahasan RAPBD Murni 2024.
Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST menjelaskan, terkait pembahasan RAPBD 2024, pembahasan di komisi-komisi akan dimulai pekan ini. Selanjutnya, pada Senin (16/10) digelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi RAPBD 2024.
Kemudian, pada Senin (23/10) digelar lagi Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Fraksi Mengenai RAPBD 2024. ”Sesuai jadwal kami seperti itu. Mudah-mudahan tak berubah. Karena memang kami akan lebih detil dan fokus membahasnya, di sisa waktu yang ada,” kata Sabarudi kepada wartawan, kemarin.
Ditambahkannya, untuk jadwal pengesahan APBD 2024, sampai saat ini memang belum ditetapkan. Karena masih melihat hasil pembahasan yang dilakukan pihaknya.
”Yang pasti, sesuai jadwal. Sebelum akhir November sudah kami sahkan. In sya Allah,” ungkapnya.
Untuk itu dalam pembahasan nanti diharapkan, agar program-program prioritas, anggarannya bisa maksimal. Seperti infrastruktur perbaikan jalan rusak, pengelolaan sampah, penanganan banjir, bantuan UMKM, beasiswa, pendidikan, UHC, stunting dan program yang menyentuh masyarakat lainnya.
Bocoran usulan anggaran di OPD sebelum dibahas di RAPBD 2024 yang didapat Riau Pos, anggaran Disdik Rp679,8 miliar, Diskes Rp278 miliar, Dinas PUPR Rp222,4 miliar, Dinas Perkim Rp175 miliar, DLHK Rp118 miliar, Dishub Rp173 miliar, Sekretariat Kota Rp166 miliar, Sekretariat DPRD Pekanbaru Rp121 miliar, Bapenda Rp90 miliar, BPKAD Rp59 miliar. Sementara OPD lainnya, termasuk 15 kecamatan, anggarannya di bawah Rp30 miliar.(gus)
