PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Penyelidikan atas peristiwa kebakaran Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru terus berjalan. Jumlah saksi yang diperiksa terkait kebakaran yang menyebabkan kerugian materil sampai Rp40 miliar tersebut terus bertambah.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Pria Budi melalui Pelaksana Harian (Plh) Kasat Reskrim Kompol Manapar Situmeang mengatakan, pihaknya hingga Rabu (8/3) sudah memeriksa 14 orang saksi. Mereka yang dimintai keterangan adalah yang berada di sekitar lokasi kejadian.

''Lebih kurang sebanyak 14 orang saksi sudah kami mintai keterangannya sejauh ini. Penyelidikan terus berjalan dan indikasi-indikasi dan temuan terkait kebakaran ini terus kami dalami,'' sebut Kompol Manapar, kemarin.

Ia belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut soal penyelidikan kebakaran tersebut. Termasuk penyebab pasti kebakaran yang menurutnya masih dalam tahap observasi Tim Labfor Polda Riau. ''Untuk penyebab kebakarannya saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari Labfor Forensik.  Biasanya itu memakan waktu sekitar dua pekan,'' ungkapnya.

Gedung C Mulai Dipersiapkan

Sementara itu, Gedung C yang berada didalam Kompleks Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru akan difungsikan sebagai kantor baru DPMPTSP Pekanbaru.

Gedung C posisinya berdekatan dengan gedung MPP yang hangus terbakar. Gedung C ini luput dari musibah kebakaran yang terjadi pada Ahad (5/3) lalu.

Di lantai bawah gedung C kemarin terlihat ada aktivitas beberapa orang yang menjaga konter pelayanan. Salah satunya adalah konter pelayanan Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau. Terlihat ada beberapa petugas yang berjaga. Namun masih belum ada yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

''Belum bisa melayani. Mungkin beberapa hari lagi, ya,'' ucap salah satu petugas yang sedang duduk di kursi konter Kemenag yang mengaku bernama Teri.

Sementara di lantai 2 gedung C sudah cukup ramai. Beberapa orang terlihat keluar masuk melalui tangga. Mereka sedang sibuk mempersiapkan ruangan untuk ruangan kerja mereka.

''Pindah ke sini (lantai 2, red). Jadi mulai memindahkan perlengkapan,'' ungkap seorang pegawai yang mengaku bernama Agus.

Di lantai 2 tersebut telah dibuat beberapa batas penyekat dengan dinding kaca. Ruangan itu telah dibagi-bagi untuk beberapa ruang kerja berukuran tidak terlalu luas. Setiap ruangan hanya memiliki luas sekitar 4 x 4 meter.

Beberapa pegawai sedang sibuk mulai ada memindahkan kursi dan meja serta beberapa dokumen dan ada yang sedang menyapu ruangan tersebut.''Lantai dua dijadikan untuk pegawai DPMPTSP. Dipindah ke sini pascakebakaran. Saat ini belum bisa optimal bekerja. Baru mempersipkan ruang kerja dulu dan pindahkan barang,'' tambah Agus.

Gedung C tersebut mempuyai tiga lantai. Di lantai 3 gedung hanya terlihat satu ruangan aula DPMPTSP yang cukup luas. Ruangan itu cukup sepi. Tidak terlihat aktivitas seperti di lantai 2. Ruangan itu juga belum ada diberikan penyekat dan pembatas kaca.

Sementara ruangan untuk konter-konter pelayanan yang terbakar belum terlihat di relokasi di gedung C seperti rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Sebelumnya, Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru, Indra Pomi Nasution mengatakan, gedung C tersebut akan dipakai untuk tempat relokasi konter-konter pelayanan yang terbakar. Namun untuk pemindahan pelayanan publik tersebut disebutkan dia belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini.''Rencananya kita pindahkan pelayanan-pelayanan dan konternya pinda di gedung C, gedung yang disebelah kanan MPP. Gedung itu masih cukup longgar, terutama di lantai dua dan di lantai 3. Tentu perlu beberapa waktu ya,'' ujarnya.

Berharap Layanan MPP Segera Pulih

Dalam pada itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST MT turut prihatin atas musibah terbakarnya pusat layanan perizinan atau dikenal dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) bekas kantor  Wali Kota Pekanbaru sebelumnya.

Terbakarnya kantor MPP itu, pastinya berdampak pada pelayanan yang diberikan oleh MPP mengalami gangguan, alias lumpuh, terdapat 41 instansi dan secara keseluruhan terdapat sebanyak 245 pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan di MPP yang dikelola oleh DPM-PTSP itu terpaksa lumpuh.

''Ya sesegeranya Pemko membuka pelayanan  sementara. Karena bagian perizinan dan investasi dan pelayanan masyarakat tetap harus optimal di jalankan, itu salah satu sumber PAD kita,'' kata Ginda.

Politisi Gerindra ini juga mengatakan, terkait aturan dan regulasi untuk penggunaan anggaran pascakebakaran ini diminta untuk segera dikomunikasikan dengan DPRD, dan pemerintah pusat agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

''Jangan sampai berlama-lama, karena agenda ke depan pemerintah sangatlah besar. Upaya percepatan memberikan layanan di MPP harus segera dilakukan,'' pinta Ginda.

Dengan stakeholder yang ada, disarankan supaya berkomunikasi untuk pembangunan kembali kantor MPP tersebut dan harus dianalisa dan dimatangkan. Apalagi MPP ini sudah menjadi baromoter banyak daerah. Karena merupakan jantung administrasi pelayanan masyarakat dalam berbagai hal bidang pelayanan.(end/ilo/gus/yls)

Laporan TIM RIAU POS, Kota