PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - DPRD Kota Pekanbaru bersama TAPD Pemko Pekanbaru sudah memulai tahapan pembahasan RAPBD 2023. Ditargetkan ketok palu akhir November nanti.
Ada lima sektor yang menjadi perhatian DPRD untuk mendapatkan pos anggaran lebih. Kelima sektor ini dinilai bersentuhan langsung dengan masyarakat dan diharapkan bisa maksimal pengerjaannya.
"Lima sektor itu yaitu tiga persoalan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Pj Wako Muflihun, yaitu banjir, jalan rusak dan masalah sampah. Selain itu, ditambah masalah layanan kesehatan masyarakat kurang mampu. Juga pendidikan, yakni penyediaan sarana dan prasarana yang setiap ajaran baru selalu menjadi persoalan," sebut anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla, kemarin.
Disebutkannya, PR besar Pj Wako sudah menjadi program kerja 100 hari kerja dan dinilainya belum berjalan maksimal. "Mengapa lima sektor tadi lebih ditekankan, kami melihatnya, sebelum Pj Wako masuk, mungkin tiga persoalan ini tidak jadi prioritas karena lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya multiyears. Jadi habis anggaran ke sana (multiyears, red)," paparnya.
Dicontohnya, yaitu pembangunan Perkantoran Tenayan, dan ada lagi yang lain seperti pembangunan jalan lingkar outering road. Disebut penting namun jauh penting yang menyentuh langsung untuk saat ini.
"Nah, untuk 2023 nanti Pj Wako harus bisa lebih maksimalkan lagi penyelesaian tiga masalah tadi. Dan tetap prioritaskan juga kesehatan dan pendidikan," ungkapnya.
Untuk masalah kesehatan, terutama masalah layanan dan fasilitas kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu yang tidak terdaftar di BPJS.
"Ini harus di backup penuh oleh pemerintah. Harapannya seluruh warga Pekanbaru yang kurang mampu terlayani dengan maksimal, baik yang tidak terdaftar ke BPJS, maupun yang tidak, jamkesda," bebernya.
Begitu juga dengan persoalan lain yang juga penting ialah masalah pendidikan, terutama sarana dan prasarana pendidikan. Bagaimana bisa menjalankan aturan zonasi secara maksimal jika tidak didukung dengan sarana dan prasarananya.
"Tentu dengan penambahan ruang belajar baru, atau pembangunan sekolah baru," tegasnya.
Oleh karena 2023 tidak ada lagi proyek multiyears, maka politisi PAN ini meminta bisa bisa lebih maksimal karena dipindahkan ke persoalan yang lebih urgen. Untuk APBD 2023 dipastikan akan sama dengan APBD 2022, yakni diangka lebih kurang Rp2,65 triliun.
Disarankannya lagi, untuk menyelesaikan persoalan Kota tadi, tidak bisa hanya mengandalkan dari APBD, tentu apa OPD-OPD harus mampu menarik atau melobi-lobi anggaran yang ada di provinsi, maupun pusat. Melalui sinkronisasi program RPJMN ke RPJMD, jauh lebih mudah untuk mendukung anggarannya.
"Kalau mau minta bantu anggaran pusat tentu harus bisa melihat peluang, dan ini harus dapat di lakukan oleh pemda, atau kepala OPD bangun link ke pusat, sinkronkan programnya. Bisa itu, dan kita akan support untuk mendapatkannya," tegasnya.(gus)
