PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fathullah mengaku tidak mempersoalkan langkah Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun melakukan mutasi pejabat, bahkan menggelar asesmen untuk enam jabatan penting setingkat eselon II. Untuk itu, ia minta Pj Wako tidak ada lagi menunjuk pejabat rangkap jabatan karena dinilai bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan.
"Jangan ada lagi rangkap-rangkap jabatan. Ini kita inginkan, agar tidak terjadi gesekan. Saya selaku anggota DPRD tidak ada kepentingan apapun dalam konteks ini. Yang saya inginkan pemerintahan berjalan sesuai dengan tupoksinya," ungkap Fathullah, Selasa (7/2).
Terkait pejabat hasil asesmen belum dilantik karena masih menunggu izin pusat, Fathullah mengharapkan agar pemko jemput bola. Karena dari enam pejabat tersebut, termasuk di dalamnya jabatan sekretaris dewan (sekwan) yang saat ini juga masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
"Karena kalau berlama-lama, khawatir terjadi ketidakseimbangan kinerja di OPD tersebut. Termasuk di Sekretariat DPRD Pekanbaru itu," saran Fathullah.
Sebagaimana diketahui, enam jabatan eselon II yang sudah asesmen namun belum juga dilantik, masing-masing Sekko, Sekretaris DPRD Pekanbaru, Dinas Perkim, Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dispora Pekanbaru.
Ditegaskan Fathullah lagi, kondisi rangkap jabatan yang terjadi, dikatakannya tidak perlu dilakukan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun. Sebab, masih banyak pejabat Pemko yang mampu mengemban amanah jika dipercaya, dan sesuai dengan kemampuanna. Tidak sebaliknya, memaksa pejabat yang sudah definitif dan ditunjuk sebagai Plt.
Seperti halnya jabatan di posisi Sekko Pekanbaru, Sekretaris DPRD Pekanbaru, Dispora dan lainnya. "Harusnya ini tak terjadi. Karena dipastikan menganggu dan tidak bisa pejabat itu konsentrasi bekerja. Apalagi di OPD strategis. Kami rasa, masih banyak pejabat yang berkualitas di pemko ini," ujarnya lagi.
Hal ditegaskan Fathullah, semata-mata agar roda pemerintahan berjalan baik dan benar-benar melayani masyarakat. Dia juga mengaku sudah banyak mendapatkan laporan, bahwa tradisi kerja di Pemko Pekanbaru saat ini berubah. Selain rangkap jabatan dengan gerbong pilihan, ditambah lagi isu gelombang mutasi yang tiada berhentinya.
"Jadi begini, setiap ada posisi yang kosong, itu ada yang rangkap jabatan. Inilah yang kita tidak suka. Berilah kesempatan untuk pejabat lain. Itu lah gunanya ada Baperjakat. Sehingga tidak terkesan monopoli," tuturnya.(yls)
Laporan AGUSTIAR, Kota
