PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi mendukung program BKKBN yang akan membuat grand design. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia di Riau lebih baik lagi. Hal ini dikatakan Gubri saat menerima kunjungan kerja Kepala BKKBN RI  dr Hasto Wardoyo SpOG (K) di Kantor Gubernur, Rabu (6/11).

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Riau Drs Agus Putro Proklamasi, Kepala Disdukcapil Riau Andra Syafri dan Forkopimda lainnya.

Dalam audensi tersebut, Gubri juga menyampaikan  meningkatnya jumlah penduduk di Riau disebabkan karena  banyak sawit. Hal ini membuat banyak migrasi yang mencari kerja di Riau. ‘’Jadi bukan program keluarga berencana (KB) yang tidak berhasil, namun karena migrasi yang banyak masuk,’’ kata Gubri.

Ditambahkan Gubri, yang menjadi persoalan yakni kategori ekonomi menengah ke bawah. Mereka tidak terdaftar, tapi minta rumah sakit untuk melayani dengan maksimal.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan, kunjungannya tersebut merupakan kunjungan silaturahmi sekaligus ingin membantu Pemprov dalam menindaklanjuti masalah stunting.

"Kami ingin melakukan kerja sama lintas sektoral untuk menjalankan kegiatan di lapangan. Supaya BKKBN tidak kerja sendiri dan harus bekerja sama dengan mitra lain yang strategis,"kata Hasto.

Kemudian Hasto memaparkan program KB mengendalikan jarak kehamilan. Pendeknya jarak kehamilan menimbulkan sejumlah resiko. Maka jarak kehamilan pun harus diatur dengan baik. Caranya dengan menggunakan alat kontrasepsi.

"Ada risiko seperti kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah hingga kematian ibu," jelasnya

Sebelum melakukan pertemuan dengan Gubri, Hasto juga memberi wejangan kepada ASN BKKBN dan melakukan kuliah umum di Universitas Riau.

Ia menegaskan, pegawai di jajaran BKKBN harus mulai berbenah mulai dari diri sendiri. Mereka harus bisa saling bekerjasama dengan rekan-rekannya. Jangan sampai yang membesar-besarkan diri.

"Hilangkan juga sifat menceritakan keburukan rekannya. Semua harus dihilangkan untuk menuju reformasi birokrasi,"tegasnya.

Hasto memaparkan program KB mengendalikan jarak kehamilan. Pendeknya jarak kehamilan menimbulkan sejumlah resiko. Maka jarak kehamilan pun harus diatur dengan baik. Caranya dengan menggunakan alat kontrasepsi.

"Ada risiko seperti kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah hingga kematian ibu,"jelasnya.(eca)