PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan, meminta tidak ada satu pihak pun yang mengambil keuntungan dalam musibah pandemi corona (Covid-19) di Pekanbaru. Dia juga tidak sepakat Pemko Pekanbaru melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Dia menilai, pelibatan BUMD tidak menjamin bisa membantu percepatan pendistibusian, justru malah menghambat laju kebijakan Pemko, dan hanya menambah cibiran terhadap pemerintahan.
"Libatkan saja yang lain RT/RW lebih dekat dengan masyarakat, saya tidak sepakat kalau BUMD karena menurut hemat saya ini pikirannya hanya bisnis tidak murni kemanusian, yang ada hanya merampok uang rakyat dengan alasan-alasan yang tak masuk akal," kata politisi PDI Perjuangan tersebut, Rabu (6/5/2020).
Sampai saat ini, Ruslan mengatakan, penyimpangan itu sudah mulai berhembus soal jumlah bantuan yang dapat dan yang harus diberikan kepada masyarakat penerimanya.
"Harusnya kalau dari pemerintah itu memberi lima paket misalnya, maka harus ditambah menjadi enam paket, bukan memangkasnya. Dari pemerintah lima jadi empat atau bahkan tiga karena disunat. Ini yang harus jadi perhatian, dan harus diawasi bersama," katanya
Dalam masalah stempel atau stiker untuk penerima bantuan, dia setuju dengan upaya Pemko Pekanbaru. Baik itu penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan penerima data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun lainnya.
"Tentu ada maksud dan tujuan yang baik, khususnya untuk pendataan agar tidak dobel yang menerima bantuan," kata Ruslan.
Cara memberikan stiker dinilai langkah yang tepat, dan seharusnya sudah dari dulu didata masyarakat mendapat bantuan itu.
"Cuma saran saya, libatkan semua perangkat wilayah, mulai camat, lurah, RT/RW dalam mendata dan pemasangan stiker penerima bantuan ini, dan sosialisasi paling penting," terangnya.
Selain itu juga, pemasangan stiker ini atau tanda dengan di cat dinding rumah warga itu, disampaikannya agar tidak terjadi tumpang-tindih, dan supaya tepat sasaran dalam melakukan distribusi bantuan.
Disampaikan Ruslan, di Pekanbaru ini ada sekitar 81 ribu warga yang mendapat bantuan pemerintah, PKH dan BPNT itu disampaikan ada sekitar 35 ribu lebih kurang, ditambah dengan pwnerima bantuan sosial Covid-19 sekitar 45 ribu lebih kurang.
Maka itu, ditegaskan Ruslan, dengan jumlah ini 81 ribu KK itu dengan telah melakukan verifikasi faktual dan pemberian stiker di setiap rumah penerima bantuan itu harus dapat segera diberikan bantuan.
"Ini tidak ada masalah, asal dilakukan dengan bersama-sama, jika perlu buatkan berita acara bersama antara pemko dan seluruh perangkat nya," paparnya.
Jika ada yang menolak, katanya, tandanya sudah mampu dan tidak masuk dalam kategori miskin lagi.
"Maka ini harus dilakukan sosialisasi sampai tuntas, dan semua pihak harus mendukung langkah Pemko ini, bekerja harus dengan hati," katanya mengakhiri.
Laporan: Agustiar (Pekanbaru)
Editor: Hary B Koriun
