PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Beberapa waktu lalu, Pemko Pekanbaru melakukan tes urine kepada tenaga harian lepas (THL) di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini mendapat dukungan dari pimpinan DPRD Pekanbaru.
"Seribu persen kami dukung. Tapi jangan dibebankan kepada THL untuk pembiayaan tes narkoba tersebut. Untuk oknum THL atau ASN yang mengonsumsi narkoba, saya rasa kita semua harus menyepakatinya untuk diproses. Ini bahaya, jadi harus ada kesepakatan. Apabila ada THL yang positif, ya kontraknya tidak diperpanjang. Atau jika ASN pecat saja," tegas Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama kepada wartawan, Jumat (6/1).
Sebelumnya, Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru menerapkan tes urine sebagai langkah untuk perpanjangan kontrak baru kepada para THL-nya.
Politisi Partai Gerindra ini minta agar tidak hanya Satpol PP dan Dishub saja yang menggelar tes urine ini. Akan tetapi semua OPD di lingkungan Pemko.
"Jika perlu rutin tiga bulan sekali dilaksanakan tes ini. Tujuannya kan jelas, menjaga generasi dan memastikan bawahan yang bekerja, tidak terlibat narkoba," katanya.
Tentu untuk kegiatan ini, Pemko harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak BNN, dan juga pihak kepolisian. "Ini bahaya, berhenti atau mati, jauhi jangan didekati, dan perkuat edukasi dan sosialisasi," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Pekanbaru Yuliarso menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan tes urine kepada 463 THL di lingkungannya, menjadikan ini sebagai syarat perpanjangan kontrak tahun 2023 ini.
Namun, dirinya tidak merinci hasil tes, apakah ada THL yang terindikasi narkoba atau tidak. Tapi yang jelas, sebutnya, hasil tes urine THL ini masih diasesmen oleh BNN.
"Kami tunggu hasil finalnya saja. Segera kami sampaikan. Biarkan yang berkompeten (BNN, red) yang mendalaminya," tuturnya.
Yuliarso menegaskan, bagi yang positif menggunakan narkoba, dirinya akan mengambil tindakan tegas. "Kami tak ada toleransi dengan narkoba," tutupnya.(gus)
