PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Belakangan ini banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang mengeluhkan banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang Jalan Cut Nyak Dhien, tepatnya di samping Perpustakaan Wilayah Riau.
Di malam hari, sepanjang Jalan Cut Nyak Dhien sudah berubah menjadi kawasan kuliner yang digunakan oleh PKL berjualan aneka makanan dan minuman.
Pemko Pekanbaru sendiri mengaku tak pernah memberikan izin jika sepanjang Jalan Cut Nyak Dhien dijadikan sebagai kawasan kuliner yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Sukajadi .
Pemko hanya beri izin di kawasan Jalan Cut Nyak Dhien tepatnya di depan Kantor PMI dan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) atau belakang Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru yang dijadikan sebagai pusat kuliner dan UMKM.
Namun di lokasi tampak para pedagang kaki lima sudah menjajakan barang dagangannya menggunakan becak motor yang sudah dimodifikasi dan juga mobil sudah dimodifikasi agar bisa menampung barang dagangannya.
Keberadaan PKL dikawasan tersebut tidak lantas didukung dengan kebersihan lingkungan sekitar. Bahkan para PKL berjualan di atas trotoar dan badan jalan yang kerap menyebabkan penyempitan akses lalu lintas di kawasan tersebut khususnya saat malam hari.
Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian Disperindag Pekanbaru Riznaldi Ananta Pratama mengatakan memang tidak semua kawasan di Jalan Cut Nyak Dhien yang diberikan lampu hijau oleh Pemko Pekanbaru sebagai lokasi kawasan kuliner oleh para pelaku UMKM lokal.
Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Sukajadi hanya mengelola Jalan Cut Nyak Dhien tepatnya di belakang Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru yang saat ini ditata sebagai pusat kuliner malam yang juga sudah ditata dan dihiasi rangkaian lampu yang membentengi jalan. Sehingga nampak lebih cantik.
”Untuk yang dikelola itu cuma di belakang Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru. Lokasi ini diberi nama Madani Street Food. Tapi kalau selebihnya itu bukan dikelola oleh pemko bersama LPM,” ujarnya.
Ia mengaku saat ini Disperindag Kota Pekanbaru memang berencana menertibkan puluhan PKL yang berjualan di sejumlah badan jalan yang mengganggu akses lalu lintas kendaraan masyarakat dan malah mengambil hak pejalan kaki.
Namun hal tersebut harus dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak terkait lainnya karena saat ini Disperindag Kota Pekanbaru memang kekurangan tim untuk melakukan penertiban sendiri.
”Kami masih melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Karena tidak mungkin main langsung penertiban saja ,pasti PKL juga butuh solusi dan masukan dari masyarakat juga harus kita terima agar bisa mendapatkan jalan keluarnya yang terbaik,” katanya. (ayi)
