Pekanbaru (RIAUPOS.CO) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru mulai membahas draf KUA PPAS R-APBD 2023, Senin (5/9). Pembahasan perdana dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru di ruang rapat paripurna DPRD Pekanbaru.
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM menyebutkan, pertemuan kemarin baru sebatas ekspose rincian anggaran pendapatan dan pengeluaran sehingga belum fix. "Baru ekspose. Terkait rancangan pagu anggaran di angka Rp2,65 triliun di RAPBD 2023," kata Nofrizal, kemarin.
Disampaikannya, dari ekspose TAPD merincikan pendapatan dan pengeluaran. Termasuk juga soal DAU, DAK, DBH, dan dana transfer daerah provinsi. Juga PAD baik pajak dan retribusi.
"Angka-angka belum final karena masih dalam tahap pengajuan. Namun untuk anggaran Jamkesmas, KIS itu kan sudah habis. Dan kami minta diprioritaskan di perubahan ditambah dan di RAPBD 2023 dianggarkan full setahun. Ditingkatkan lagi anggaran dari tahun sebelum," kata Nofrizal.
Dalam kesempatan ini, Nofrizal juga mengabarkan bahwa pembahasan akan dilanjutkan Selasa (6/9), tingkat internal setelah itu kembali dengan TAPD dan OPD-OPD. "Besok (hari ini, red) masih dibahas di tahap internal dan selanjutnya dengan TAPD dan OPD-OPD," sebutnya.
Nofrizal juga menyampaikan, jadwal penandatanganan nota kesepahaman diperkirakan pekan depan. "Setelah itu baru pembahasan lebih rinci, bersamaan dengan APBD murni 2023, dan juga penekanan RAPBD Perubahan 2022. Untuk (APDB, red) perubahan target ketuk lalu dalam bulan September ini," paparnya.
Pembahasan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST, beserta pimpinan lainnya, dan anggota Banggar. Sementara dari Pemko, hadir Ketua TAPD yang juga Sekko Pekanbaru HM Jamil, beserta kepala OPD.
Pembahasan perdana ini belum begitu terperinci. Namun yang pasti, para anggota DPRD Pekanbaru menginginkan, agar anggaran yang diplot di APBD Pekanbaru 2023, harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Kota Pekanbaru.
Seperti yang disampaikan anggota Banggar DPRD Pekanbaru Robin Eduar SE MH. Katanya, pada tahun 2023 nanti, Pemko Pekanbaru harus benar-benar melaksanakan kegiatan tepat sasaran.
"Yang paling penting itu, anggaran yang berpihak ke masyarakat, harus menjadi prioritas di 2013. Tentunya, dalam pembahasan selanjutnya, akan kita lihat, mana yang prioritas akan kita usahakan masuk," janji Robin usai pembahasan.
Besaran nilai APBD Pekanbaru Tahun 2023, berdasarkan usulan Pemko Pekanbaru dalam draf KUA PPAS estimasinya, sebesar Rp2,65 triliun atau angka pastinya Rp2.659.745.636.079. Nilai ini terdiri dari pendapatan asli daerah Rp949.638.042.727, serta pendapatan transfer Rp1.710.107.593.352.
Beberapa OPD yang menjadi primadona, masih mendapatkan porsi anggaran besar. Seperti halnya Disdik Pekanbaru mendapatkan porsi paling besar, yakni Rp713,3 miliar.
Kemudian DLHK mendapat suntikan anggaran Rp123,9 miliar. Dinas PUPR Pekanbaru diusulkan Rp 201,8 miliar. Sementara anggaran untuk Dinas Perkim Rp113, 9 miliar. Sedangkan OPD lainnya, hanya diberi porsi di bawah Rp100 miliar.
"Pada intinya, kami meminta, agar anggaran yang berpihak kepada masyarakat, wajib besar. Termasuk untuk penanganan banjir di PUPR dan Perkim, perbaikan jalan rusak di PUPR, pengadaan mobil tangga di Dishub harus ada untuk perbaikan lampu jalan yang rusak dan lainnya," tambah politisi Partai PDI-P ini.
Lebih dari itu, Robin Eduar meminta kepada Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, agar benar-benar merealisasikan program ini, yang notabenenya menjadi harapan tinggi masyarakat.
"Ini akan kami awasi selama pembahasan. Termasuk nantinya pembahasan di tingkat komisi. Kita akan bedah satu persatu, hingga benar-benar ada anggaran untuk masyarakat ini," tegasnya.
Harapan yang disampaikan Robin ini semata-mata bertujuan, agar ada perubahan dan peningkatan kegiatan, yang bersentuhan langsung ke masyarakat di tahun 2023 nanti.
"APBD itu uang yang berasal dari rakyat, jadi harus kembali lagi untuk kemaslahatan rakyat," harapnya.(gus)
