"Komposisi dari PEN yang mengalami perubahan karena kita melakukan evaluasi. Jadi kalau ada program yang tidak mengalami kemajuan atau tantangannya besar, kita coba alokasikan ke bidang yang lain," jelasnya.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali memaparkan soal target penerima vaksin Covid-19 gratis. Ia mengatakan, tidak semua masyarakat bakal divaksinasi gratis. Dari sekitar 270 juta jiwa masyarakat Indonesia, hanya 60 juta orang yang bakal divaksinasi gratis. Hal ini telah dibahas dalam rapat bersama presiden sebelumnya.
"Ada vaksin mandiri (bagi masyarakat di luar 60 juta target, red). Mandiri artinya membiayai sendiri terutama dari perusahaan-perusahaan," ujarnya, Kamis (12/11).
Lalu, siapa yang masuk ke dalam kuota 60 juta ini? Muhadjir mengatakan, yang diutamakan ialah tenaga kesehatan (nakes). Itu pun, lagi-lagi tidak semua. Hanya mereka yang benar-benar kontak langsung dengan pasien. "Tidak harus semua," kata mantan Mendikbud tersebut.
Lebih lanjut dia menjelaskan alasan tidak semua masyarakat divaksinasi gratis. Menurutnya, berdasarkan World Health Organization (WHO), persentase 70 persen cukup untuk bisa menerapkan herd immunity. Itu pun, dalam artian, dari total penduduk seluruhnya terpapar Covid-19. "Tapi untuk Indonesia kan tidak. Tidak semua wilayah dinyatakan merah," ungkapnya.
Artinya, tidak semua wilayah dinyatakan terpapar. Oleh karenanya, Kementerian Kesehatan akan mengkaji lebih dalam mengenai angka 60 juta tersebut, apakah sudah cukup atau belum untuk menerapkan herd immunity. "Nanti akan dipelajari, berapa kelayakan Indonesia dan wilayah mana saja yang jadi perhatian," sambungnya.
Disinggung soal keengganan masyarakat melakukan vaksinasi Covid-19 yang mulai mengemuka, Muhadjir mengatakan hal itu wajar. Karenanya, perlu sosialisasi mengenai vaksin ini pada masyarakat. Di mana, saat ini semua tengah disiapkan. Hal ini juga sesuai dengan instruksi presiden agar tidak tergesa-gesa soal vaksin Covid-19 ini. "Memang harus cepat tapi tidak boleh tergesa-gesa karena itu nanti mereka yang belum siap ya ditunggu sampai siap," pungkasnya.
Sementara itu, Jubir Pemerintah untuk Covid-19 Wiku Adisasmito Mengungkapkan bahwa pemerintah berencana akan membuat 2 skema vaksinasi. Yakni vaksinasi yang disubsidi oleh pemerintah. Kemudian vaksinasi yang mandiri.
"Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan dengan cermat aturan dan kalkulasi biaya pelaksanaan vaksinasi secara mandiri sehingga harga terjangkau dan bisa diakses oleh masyarakat secara luas," kata Wiku, Kamis (12/11).
Selain itu, Wiku mengatakan pemerintah juga mempersiapkan lini masa pelaksanaan vaksinasi dengan memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung, jalur distribusi dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah. Pemerintah juga memiliki tugas untuk menginformasikan secara komprehensif pada publik mengenai manfaat vaksin. Membuat rencana detail dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi untuk meminimalisir disinformasi dan penyebaran berita hoaks.
"Termasuk juga bekerja sama dengan organisasi keagamaan untuk mengawal produksi vaksin khususnya yang terkait isu kehalalan vaksin," katanya.
Pemerintah, kata Wiku, terus memastikan kehalalan produk vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Untuk itu tim dari MUI, Badan POM dan Bio Farma, telah mengunjungi lokasi pembuatan vaksin Covid-19 yang ada di RRT.
"Masyarakat perlu mengetahui bahwa vaksin yang akan digunakan nanti telah lolos uji klinis dan juga halal untuk digunakan," jelasnya.
Sebelum proses vaksinasi, akan dilakukan pelatihan dan simulasi pada tenaga kesehatan, keamanan maupun relawan yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi. Terkait dengan uji coba kandidat vaksin pfizer yang diklaim sukses, Wiku mengatakan pemerintah Indonesia masih belum ada rencana untuk melakukan kerja sama pembelian vaksin.
"Pada prinsipnya kami terbuka pada kandidat vaksin yang cocok dan efektif.Namun juga harus mempertimbangkan aspek-aspek pendukung dan kandidat vaksinnya," kata Wiku.
Sementara itu, hingga kemarin, Satgas mencatat penambahan kasus positif nasional sebanyak 4.173 kasus. Saat ini Indonesia memiliki kasus aktif sebanyak 55.274 orang atau 12,22 persen. Jumlah ini dibawah angka kasus aktif dunia yakni 27,6 persen. Sementara jumlah kasus sembuh di Indonesia saat ini adalah 382.084 atau 84,5 persen dari total kasus aktif. Jumlah ini terbilang lebih baik dari prosentase kesembuhan dunia yang melorot ke angka 69,93 persen. Sedangkan jumah kasus meninggal tercatat 14.933 atau 3,3 persen. Angka ini berada diatas rata-rata kasus meninggal dunia yakni 2,45 persen.
Sementara itu, upaya mendapatkan vaksin dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Cina yang berlangsung secara virtual kemarin. Dalam pidatonya dari Istana Bogor, Presiden menyinggung tentang pemenuhan ketersediaan vaksin dan obat-obatan di kawasan. Karena bagaimanapun kesehatan merupakan aspek penting untuk menggerakkan perekonomian.
"Saya mengapresiasi komitmen RRT untuk berpartisipasi dalam COVAX dan menjadikan vaksin sebagai barang publik global," ujarnya. Menurut presiden, harus ada kerja sama yang baik antarnegara dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan dan vaksin Covid-19 di kawasan.
Indonesia sendiri saat ini merupakan salah satu calon konsumen vaksin asal Cina. Vaksin bikinan Sinovac, perusahaan farmasi Cina, saat ini sedang menjalani uji klinis tahap III di Bandung. bila uji klinis tersebut berhasil, diharapkan vaksinnya bisa mulai digunakan pada kuartal pertama atau kedua 2021.
Di luar itu, Presiden juga mengapresiasi keluarnya ASEAN Declaration on an ASEAN Travel Corridor Arrangement (TCA) Framework pada KTT ke-37 ASEAN kemarin. Untuk mewujudkannya, presiden mendorong agar ASEAN segera merealisasikan pembentukan jalur cepat sementara (temporary fast lane).
Juga protokol kesehatan saat keberangkatan dan kedatangan di masing-masing negara. Kemudian, pemanfaatan platform digital yang terintegrasi di kawasan, penentuan port of entry, serta ketentuan protokol kesehatan yang ketat. "Saya harap ASEAN TCA ini dapat segera dioperasionalisasikan pada kuartal pertama tahun depan," tambah Presiden.
Bila ASEAN TCA bisa beroperasi, maka pergerakan orang di ASEAN akan semakin mudah meskipun harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Harapannya, pergerakan itu akan membuat perekonomian kawasan bisa segera bangkit.(dee/mia/tau/byu/rio/jpg/ted)
Laporan: M ALI NURMAN dan SOLEH SAPUTRA (Pekanbaru)
Pesan Redaksi:
Mari bersama-sama melawan Covid-19. Riaupos.co mengajak seluruh pembaca ikut mengampanyekan gerakan 3M Lawan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Ingat pesan Ibu, selalu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak serta hindari kerumunan.
#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
