PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Lama jadi wacana, sekolah tatap muka di Kota Pekanbaru bakal segera diberlakukan. Rencananya dimulai Senin pekan depan dengan penerapan untuk tingkat SMP dahulu. Siswa hanya akan datang ke sekolah sekali sepekan.
Kepastian ini didapat berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru pada wali murid. Pemberitahuan disampaikan melalui surat dengan nomor 800/Disdik.sekretaris.1/03399/2020 yang ditandatangani Pelaksana Tugas Kepala Disdik Kota Pekanbaru Dr H Ismardi Ilyas. Dia menerangkan, sekolah tatap muka dimulai, Senin (16/11) mendatang.
"Pembelajaran tatap muka masih dilakukan secara terbatas, tidak sekaligus untuk siswa," kata Ismardi, Kamis (12/11).
Kembalinya dilakukan sekolah tatap muka bagi peserta didik dikarenakan melihat jumlah eskalasi kasus konfirmasi positif Covid-19 di Pekanbaru yang makin melandai. Ismardi mengaku pihaknya sudah mengumpulkan kepala sekolah negeri di Kota Bertuah. Ia melakukan sosialisasi terkait rencana penerapan belajar tatap muka secara terbatas.
Kepala sekolah nantinya menyampaikan hasil rapat kepada guru. Ia menegaskan agar persiapan jelang belajar tatap muka optimal. Mereka juga bisa menyampaikan hasil rapat kepada orang tua peserta didik terkait regulasi kembalinya sekolah tatap muka.
"Kami sudah kumpulkan kepala sekolah negeri. Jumat besok (hari ini, red) kami kumpulkan kepala sekolah swasta," terangnya.
Ismardi menyebut bahwa tahap awal bakal membuka belajar tatap muka terbatas di SMP Negeri. Namun itu belum dibuka sekaligus untuk di 45 SMP Negeri di Pekanbaru. Tahap awal rencananya dibuka di SMP Negeri kawasan pinggir kota dan diikuti secara bertahap dengan SMP lainnya.
"Ada tim yang sedang menginventarisir," ungkapnya.
Jumlah peserta didik di kelas pada masa pandemi Covid-19 ini hanya setengah dari kapasitas yang ada. Ismardi menyebut jumlah paling banyak hanya 20 peserta didik dalam satu kelas. Seiring berjalan, pihaknya bakal melakukan survei ke SMP yang bakal membuka belajar tatap muka terbatas. Pihaknya ingin melihat dan memastikan kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Kami pastikan protokol kesehatannya. Kursi siswa juga dibuat berjarak sebagaimana ketentuan dan ada SOP," tambahnya.
Sinyal akan dimulainya sekolah tatap muka juga disampaikan Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT, Rabu (11/11) lalu. Dia mempersilakan Disdik mengatur jadwal dimulainya belajar tatap muka terbatas.
"Kalau kondisi membaik, mungkin pekan depan sudah bisa dimulai," ucapnya.
Ada sejumlah pertimbangan menggelar aktivitas belajar tatap muka terbatas di sekolah. Ia menyebut Kementerian Pendidikan RI mempersilakan perpaduan belajar tatap muka dengan online di daerah zona kuning.
Pihaknya memang belum menerima peta status kondisi penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru dari Tim Satgas Nasional. Namun ia meyakini kondisi Kota Pekanbaru masuk zona kuning. Kondisi ini terlihat dari penyebaran Covid-19 di Pekanbaru yang cenderung landai. Saat ini tingkat risiko penyebarannya pun rendah.
"Dalam satu minggu terakhir, angka penyebaran Covid di Kota Pekanbaru cenderung menurun. Maka kami persilakan tatap muka sesuai dengan SOP dan ikuti protokol kesehatan," ujarnya.
Firdaus mengingatkan agar guru dan peserta didik mengikuti protokol kesehatan mencegah Covid-19. Dia menyebut pembelajaran tatap muka secara terbatas ini nantinya bisa dievaluasi saat kasus Covid-19 meningkat. "Kalau kembali naik dan zona kuning menjadi zona oranye atau merah, maka belajar tatap muka dihentikan," tegasnya.
Sementara itu Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, meskipun saat ini tinggal satu daerah yang zona merah, namun pihaknya masih akan mempertimbangkan untuk membuka sekolah. Utamanya tingkat SMA sederajat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
"Nanti kita aturlah, mana sekolah yang sudah boleh buka mana yang belum. Akan kami bicarakan lagi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota. Karena kalau untuk tingkat SD dan SMP kan kewenangan pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.
Untuk informasi update Covid-19 di Riau per Kamis (12/11), terdapat penambahan 118 pasien positif, dengan demikian total pasien positif Covid-19 di Riau saat ini sebanyak 16.170 orang. Penambahan pasien positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh 64 orang, sehingga total pasien yang sembuh 13.857. Total pasien meninggal dunia 378.
Masih Zona Merah, Bengkalis Disarankan PSBM
Dari 12 kabupaten/kota di Riau saat ini tinggal Kabupaten Bengkalis yang masih masuk zona merah penularan Covid-19. Sementara 10 kabupaten/kota masuk zona oranye, dan satu yang zona kuning, yakni Kepulauan Meranti. Ahli epidemiologi Riau dr Wildan Asfan Hasibuan mengatakan, dengan status zona merah tersebut, pihaknya menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Dengan begitu, aktivitas masyarakat dapat dikontrol sehingga diharapkan penyebaran Covid-19 juga dapat diminimalisir.
"Saran kami bagi daerah yang masih zona merah seperti Bengkalis, segera melakukan PSBM. Khususnya di tiga kecamatan yang tinggi kasusnya. Yakni Batin Solapan, Mandau, dan Pinggir," katanya.
Selain melakukan PSBM, ujar Wildan, protokol kesehatan utamanya menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan juga harus terus digalakkan. Termasuk 3 T atau testing, tracing dan juga treatment.
"Daerah yang selama ini berada pada zona merah juga melakukan hal serupa. Yakni menjalankan protokol kesehatan serta terus memperkuat 3 T," sebutnya.
Cadangkan Rp34 Triliun untuk Vaksin
Pemerintah telah mencadangkan dana Rp34 triliun untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani memerinci, anggaran itu terdiri dari Rp5 triliun untuk tahun ini dan Rp29,23 triliun tahun depan.
"Kita sudah melakukan pencadangan untuk pengadaan vaksin baik untuk tahun ini dan tahun depan. Kalau kita lihat totalnya mencapai Rp5 triliun plus Rp29 triliun untuk program vaksinasi tahun depan yang ini memang sudah di-earmark," ujarnya dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR, Kamis (12/11).
Ani menjelaskan, anggaran itu bersumber dari skema burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) mengenai belanja public goods sektor kesehatan. Dalam skema tersebut, BI membeli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dengan bunga 0 persen. Selain itu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pemerintah juga melakukan alokasi ulang untuk mempercepat akselerasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Termasuk pada bidang kesehatan yang di dalamnya ada program pengadaan vaksin.
