PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sebanyak 150 warga dari 19 kelurahan di Kota Pekanbaru mendapatkan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022. Penyerahan sertifikat dilakukan saat peresmian program nasional Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) memasang sejuta patok di seluruh Indonesia, Jumat (3/2) pekan lalu.
Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Memby Untung Pratama kepada Riau Pos, Ahad (5/2), program PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Pada 2022, program PTSL telah mampu mensertifikat tanah warga Kota Pekanbaru sebanyak 1.981 bidang tanah. Dan pada Jumat (3/2), BPN Pekanbaru menyerahkan 150 sertifikat tanah yang menjadi bagian dari program PTSL tahun 2022. Termasuk sertifikat aset Pemko Pekanbaru untuk SD Negeri 142, SD Negeri 047, SD Negeri 041, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Tentram di Kecamatan Bukit Raya.
Di tahun ini, BPN Pekanbaru mendapat target penerbitan sertifikat terhadap 6.783 bidang tanah yang tersebar di 12 kelurahan. Di antara Kelurahan Bencah Lesung, Kelurahan Agrowisata, Kelurahan Pembatuan, Kelurahan Rumbai Barat, Kelurahan Rumbai Timur, Kelurahan Tebing Tinggi Okura.
Bahkan dalam pelaksanaan PTSL di tahun 2022 lalu, BPN Kota Pekanbaru telah mampu berkontribusi meningkatkan pendapatan daerah Kota Pekanbaru dari BPHTB senilai Rp150 miliar.
''Untuk PAD Kota Pekanbaru itu adalah bukti bahwa kegiatan PTSL maupun kegiatan-kegiatan sertifikasi tanah untuk warga Kota Pekanbaru yang langsung diterima manfaatnya oleh pemerintah kota, sehingga bisa membantu peningkatan pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Pekanbaru,'' katanya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretariat Kota (Sekko) Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan program PTSL dan juga Gemapatas sebagai bentuk mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN.
Apalagi, Kota Pekanbaru memiliki sekitar 632 kilometer (Km) persegi. Di mana saat ini wilayah yang baru bisa dibangun hanya sekitar 30 persen. Sedangkan wilayah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 persen, sehingga masih ada 40 persen lagi masih terbuka untuk dikembangkan, terutama di Kecamatan Kulim, Tenayan Raya, Rumbai Timur, Rumbai, dan Rumbai Barat.
''Pada 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga sudah membantu kami untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Rumbai Timur. RDTR ini dalam proses penetapan,'' ungkap Indra Pomi.
Diharapkan, RDTR ini sesuai harapan pemerintah pusat. Saat ini, ada dua kecamatan yang hampir mendekati proses penetapan RDTR. ''Penetapan RDTR terus kami pacu. Karena menjadi kewajiban kami sebagai pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk perizinan. Presiden menyampaikan bahwa tidak boleh satu orang pun menghalangi investasi di Indonesia,'' ucap Indra Pomi.(ayi)
