PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Fraksi Demokrat DPRD Kota Pekanbaru mendukung dan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pekan baru untuk melakukan swastanisasi pengelolaan aset yang dimiliki saat ini. Sehingga, aset yang dikerjakan dalam kegiatan proyek tidak lagi mengandalkan APBD Pekanbaru.
"Dengan skema swastanisasi, Pemko Pekanbaru bakal men dapatkan royalti dan tidak mengu rangi APBD. Tugas yang dijalankan hanya pengawasan saja," kata Ketua Fraksi Demokrat, Aidil Amri, Rabu (4/8).
Dia menjelaskan, saran swastanisasi dilakukan karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari semua sektor terjun bebas akibat hantaman pandemi. Ditengah bencana dunia itu, Pemko tengah fokus menangani pandemi Covid-19 meskipun realisasi tersebut masih rendah.
Dengan serangkaian persoalan tersebut, swastanisasi perlu dite rapkan guna menekan kondisi keuangan di Pemko Pekanbaru. Menurut Aidil, proyek swastanisasi termasuk berhasil seperti yang dilakukan sebelumnya.
"Kita lihat saja pengelolaan sampah swasta nisasi, pengelolaan perparkiran swastanisasi, Pasar Sukaramai swastanisasi dan dari contoh ini jika berjalan royalti tanpa membebankan APBD di situ bisa masuk ke PAD," tuturnya.
Diungkapkan Aidil lagi, contoh-contoh yang disebutkannya itu, perlu diterapkan ke hal lainnya. Menurut dia, beberapa aset yang dimiliki Pemko saat ini masih banyak mengandalkan APBD Pekanbaru.
"Ke depan kita minta Pasar Sail, Pasar Limapuluh, Pasar Rumbai dan pasar lain milik Pemko dipihakketigakan saja sehingga tidak lagi ‘menyusu’ ke APBD," pintanya.
Karena dengan pihak ketiga diungkapkan Aidil, jelas untungnya bagi Pemko. ’’Makanya kita dukung jika dipihak ketigakan, atau swastanisasi,’’ ujarnya.(gus)
