PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Sebagai tindaklanjut dari aksi demonstrasi driver gojek beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru mengambil langkah proaktif. Seperti dengan merencanakan untuk melakukan mediasi dari keluhan driver gojek dengan pihak manajemen.
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri sangat berang dengan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen Gojek Pekanbaru terhadap mitra drivernya yang menggelar aksi demonstrasi menuntut hak di DPRD Kota Pekanbaru pekan lalu.
Dari hearing lanjutan masalah Gojek ini, didapati intimidasi. Sepuluh driver, akunnya ditutup atau disuspend oleh manajemen Gojek.Hearing lintas komisi ini dipimpin Tengku Azwendi Fajri bersama Wakil Ketua, Ginda Burnama yang menghadirkan sejumlah pihak terkait.
"Kami merasa tidak dihargai oleh manajemen Gojek ini. Saat kita temui beberapa waktu lalu, kami sudah wanti-wanti kepada pihak Gojek agar jangan ada intimidasi. Tapi buktinya, 10 orang driver disuspend, ini ada apa?," ungkap Azwendi kepada wartawan, Senin (3/8) usai hearing.
Masalah suspend akun ini disampaikan perwakilan driver saat hearing. Dia mengungkapkan adanya pembekuan akun Gojek yang dialami beberapa driver, karena bersuara lantang dalam menyampaikan aspirasi terkait keluhan yang dirasakan oleh seluruh mitra Gojek di Pekanbaru.
Menurut driver ini, aksi yang dilakukan oleh para driver beberapa waktu lalu ke gedung DPRD Pekanbaru, murni bentuk gejolak seluruh driver. "Kami hadir untuk memperjuangkan hak kami. Namun, beberapa akun driver disuspend. Saat dikonfirmasi ke pusat, ternyata daerah yang melakukan suspend tersebut," jelas perwakilan driver, Doni.
Ditegaskan lagi, para driver tetap meminta program Berkat dihentikan. Karena dinilai tidak menguntungkan para driver sebagai mitra Gojek. "Melalui hearing ini, kami minta tolong sampaikan ke pusat agar program Berkat ini dihapuskan. Kalaupun dipaksakan, jangan hilangkan insentif kami," sambung Doni.
Azwendi menegaskan, pihaknya akan melakukan langkah mediasi lebih lanjut. Tentunya, keputusan yang dapat menguntungkan mitra dan juga memberi kompensasi untuk kota. Di mana perusahaan itu beroperasi, tentunya secara legal dan patuhi aturan daerah.
"Untuk saat, ini kita minta persoalan ini segera selesai secara internal," tegasnya lagi.
Perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Harmaini Wibowo yang hadir dalam hearing, menyarankan agar program Berkat yang saat ini bergejolak dikoordinasikan dengan pusat.
Sementara itu, Branch Manager Gojek Pekanbaru, Julianda menyebut, terkait suspend yang dialami oleh beberapa driver, pihak manajemen mengakui bahwa persoalan tersebut bukan merupakan intimidasi.
"Melainkan ada hal-hal yang diperkirakan dilanggar oleh pihak driver. Sehingga ada sanksi yang yang harus diterima, bukan intimidasi," katanya menjelaskan.
Dilanjutkannya, untuk program Berkat merupakan program nasional. Secara implementasi diakui memang ada gejolak dibeberapa daerah, dan pihak Gojek Indonesia akan melakukan evaluasi.(azr)
Laporan: AGUSTIAR (Pekanbaru)
