PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -Anjloknya harga jual kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), semakin memprihatinkan. Padahal, kelapa menjadi komoditi unggulan dan bahkan menjadi sumber penghasilan masyarakat di sana.
Hal ini menjadi perhatian semua pihak. Pemprov Riau juga menawarkan solusi agar harga kelapa di Inhil kembali normal. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung untuk petani kelapa.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Ahmad Hijazi mengatakan, fasilitas pendukung yang mampu mendongkrak harga kelapa di Inhil, adalah pelabuhan kontainer. Jika pelabuhan ada, maka biaya ekspor kelapa bisa dihemat. Sehingga harga jual masyarakat bisa lebih tinggi.
“Kalau menurut saya, sangat perlu adanya pelabuhan kontainer sesegera mungkin di sana,” kata Ahmad Hijazi kepada Riau Pos, kemarin.
Oleh karena itu, dia mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil untuk segera membangun sarana pelabuhan kontainer. “Saya harap Pemkab Inhil bisa segera mengusahakan itu (pelabuhan kontainer),” kata dia.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Ahmad Hijazi, bahwa negara sasaran pasar kelapa Inhil kini banyak yang mau menerima produk impor kelapa Inhil dengan kemasan yang baik dalam jumlah banyak.
Dia mencontohkan, kalau di Batam ada industri pengolahannya daging kelapa yang dikirim ke Singapura dan ke negara yang diperlukan. Sehingga, kelapa yang dibawa lebih ringan, dan tak membawa airnya. Ini menjadi lebih efisien.
‘’Kalau di Inhil ada pelabuhan kontainer apalagi didukung dengan industri memadai, saya rasa masalah harga kelapa bisa teratasi. Makanya pelabuhan kontainer perlu sangat perlu untuk mengatasi anjloknya harga kelapa di Inhil,” sebutnya.
Ahmad Hijazi juga bercerita, bahwa tak ada larangan ekspor kelapa. Hal itu sudah
langsung ke Beacukai. “Tidak ada larangan ekspor kelapa. Tapi buyer yang datang ke sana, terjadi persaingan dagang dengan kelapa di Filipina,” ujar dia.
Perang dagang juga sedang terjadi antara Thailand dan Malaysia sebagai pasar kelapa Inhil. “Negara tujuan Malaysia dan Thailand, terjadi perang dagang. Mereka melakukan pembatasan secara teknis untuk ekspor dengan sarana angkutan los kargo, dengan kapal kayu,” ujarnya.
Pembeli atau buyer kata dia, sekarang ini membeli dengan pengiriman melalui kontainer. “Mereka menerima ekspor dengan kontainer. Makanya perlu kita dorong untuk siapkan pelabuhan kontainer. Pemprov akan fasilitasi untuk rencana pembangunan pelabuhan kontainer ini,” ujarnya.
Dia juga turun prihatin dengan kondisi harga kelapa yang anjlok saat ini. “Di Inhil, kalau harga kelapa turun, daya beli masyarakat juga menjadi turun. Pasar jadi sepi. Orang belanja secukupnya saja. Beli beras, secukupnya saja,” kata dia.
Dengan begitu, ekonomi masyarakat langsung menjadi lesu. “Orang tak akan membangun rumah. Tidak beli pakaian. Orang menahan semuanya. Sehingga sektor turunan yang lain juga ikut turun,” sebut dia.
Berikan Solusi
Anjloknya harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Terutama bagi petani yang menggantungkan hidup dari pohon nyiur tersebut.
Untuk itu, kepala daerah setempat dalam hal ini Bupati Inhil diminta agar bisa mencarikan solusi. Agar masalah yang membebani masyarakat tidak berlarut-larut.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu kepada Riau Pos, Senin (3/12). Ia memberikan contoh masalah penanganan harga komoditas yang dilakukan pemerintah pusat.
‘’Kalau saran saya mungkin bisa diterbitkan aturan daerah. Bahwa penjualan kelapa minimal berbentuk barang setengah jadi,” sebut Kordias.
Selain itu, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk mengambil kebijakan khusus kelapa. Guna mempertegas aturan yang nantinya dibuat bupati. Misal, seluruh supermarket yang ada di Riau hanya boleh membeli hasil olahan kelapa dari Provinsi Riau. Seperti santan kemasan. Dengan adanya perda tersebut otomatis seluruh santan kemasan hanya bisa dibeli dari Kabupaten Inhil.
‘’Kita tahu bahwa Inhil merupakan kabupaten penghasil kelapa terbesar. Maka kalau dibuat barang setengah jadi yang disokong pemerintah daerah, seluruh supermarket yang ada beli santan kesana. Jadi sangat membantu kan,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, harga kelapa di Kabupaten Inhil diketahui anjlok. Bahkan untuk 1 butirnya kelapa dari petani hanya dihargai Rp 600-Rp700 saja. Harga tersebut merosot tajam sejak beberapa waktu belakangan. Hingga kini pemerintah daerah masih belum meberikan solusi yang nyata atas permasalahan tersebut.
Sementara itu, anggota DPRD Inhil, Herwanissitas, sudah tidak ada obatnya lagi. Sehingga, membuat kaum petani terpuruk dan tidak berdaya.
‘’Kalau mau mengatasi persoalan ini, ya harus ada campur tangan pemerintah pusat. Tak bisa diselesaikan hanya ditingkat daerah,” jawab Herwanissitas, Senin (3/12).
Anjloknya harga kelapa dalam Inhuil, menurut Herwanissitas, disebabkan beberapa faktor. Termasuk, black campaign dunia yang menyebutkan kualitas kelapa Indonesia, tidak baik. Dengan demikian terjadi penolakan Eropa terhadap itu.
‘’Harus ada kebijakan pemerintah, seperti pusat. Sampai hari inikan tidak regulasi yang jelas terhadap masalah perkelapaan maupun kopra,”tegas Politisi PKB ini.
Dia menilai, Pemerintah Pusat hanya menganggap persoalan kelapa yang ada di Inhil hanya masalah lokal. Artinya, persoalan demikian cukup hanya diselesaikan melalui daerah masing-masing.
“Tidak bisa seperti itu. Harus diselesaikan bersama-sama,”paparnya.
Terhadap kebijakan yang sudah dibuat Pemerintah Kabupaten Inhil, lanjut Herwanissitas, dia cukup memberikan apresiasi. Hanya saja sampai saat ini belum ada dari sekian kebijakan itu yang terealisasikan.
Hal itu semakin tidak baik, dikala beberapa perusahaan pembeli kelapa yang ada tidak menunjukan perhatian mereka terhadap petani. Jika masalah ini sampai berlarut, dia optimis dalam beberapa waktu ke depan nasib petani semakin tidak jelas.
“Lama kelamaan petani kita putus asa. Kalau sudah putus asa, maka efeknya banyak. Bahkan sampai ada anak-anak petani yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, seperti kuliah dan sebagainya,” tutup Herwanissitas.
Kesimpulan Sitas, sapaan akrab Herwanissitas, nasib petani kelapa Inhil tidak akan berubah kalau dalam penangangannya hanya mengandalan anggaran pendaapatan dan belanja daerah (APBD). (nda/dal/ind/izl)
(Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru).
