PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Belasan perwakilan pedagang eks tempat penampungan sementara (TPS) Sukaramai Trade Center (STC) mendatangi DPRD Riau, Selasa (3/3). Para pedagang mengadukan nasib mereka yang saat ini tidak bisa berjualan lagi pasca-pembongkaran TPS, beberapa waktu lalu. Pedagang mengaku menganggur karena tak ada pekerjaan.
Para pedagang disambut anggota DPRD Riau daerah pemilihan (dapil) Pekanbaru Ade Hartati Rahmad.
Kepada Ade, perwakilan pedagang H Syafrizal Aung mengungkapkan bahwa pihaknya sudah tidak tahu lagi mengadu ke mana. Pasalnya, laporan yang dibuat ke berbagai pihak tidak mendapat respon menggembirakan. Mulai dari DPRD Kota Pekanbaru, Pemko Pekanbaru hingga pengelola. Maka dirinya bersama pedagang lain datang ke DPRD Provinsi Riau.
"Kami datang ke sini dengan harapan Buk Ade bisa menjembatani kami ke Pak Wapres Maruf Amin yang akan berkunjung ke Pekanbaru nanti," sebut Syafrizal.
Lebih jauh disampaikan dia, saat ini ada sekitar dua ribu pedagang dan pekerja yang menganggur. Karena kios di dalam bangunan STC belum sepenuhnya bisa ditempati. Ditambah lagi tidak ada aliran listrik ke dalam kios. Termasuk tingkat keamanan gedung yang masih belum jelas sama sekali. Padahal, keinginan pedagang tidak banyak. Hanya ingin tetap berjualan di lokasi biasa hingga hari raya nanti.
"Kami terus terang kalau harus bayar DP (down payment, red) sebesar 30 persen kami nggak sanggup. Karena kondisi ekonomi sekarang sangat lesu. Tambah lagi kios di dalam itu belum bisa di tempati. Listrik nggak ada, baru sebatas listrik gedung, belum masuk ke kios. Pintu masuk cuma baru satu," ungkapnya.
Menganggapi hal ituanggota DPRD Riau daerah pemilihan (dapil) Pekanbaru Ade Hartati Rahmad menyebut dirinya sudah berupaya menghubungi seluruh pihak terkait. Untuk memberikan kesempatan kepada pedagang berjualan hingga hari raya nanti. Bila dihitung, perpanjangan waktu yang diminta hanya sekitar dua bulan lagi. Namun hal itu tidak direspon oleh pemko, baik dari DPP dan pengelola STC.
"Saya sudah ketemu dengan pedagang untuk kesekian kalinya. Saya coba kontak beberapa pemangku kebijakan. Namun memang yang jadi pertanyaan, apa alasan pemko terlalu berat memberikan kebijakan seperti itu," ucap Ade.
Seharusnya menurut dia, pemerintah berpihak pada rakyat bukan pengusaha. Namun yang terlihat saat ini pemko lebih berpihak pada pengusaha, bukan pedagang. Maka dari itu para pedagang dan dirinya akan berupaya mengadukan persoalan tersebut kepada Wapres Maruf Amin ketika berkunjung ke Pekanbaru, Sabtu (7/3) mendatang.
"Ya intinya pedagang minta tolong memediasi Pak Wapres dengan pemko, agar bisa berjualan di momentum hari raya Idulfitri," sambung Ade.
Ia berharap aduan kepada orang nomor dua di republik ini dapat menggugah hati pemko untuk mau menjalin komunikasi dengan pedagang. Termasuk juga membuat kebijakan yang meringankan. Seperti memberikan izin berdagang di luar areal STC hingga Idulfitri nanti. Termasuk juga meminta pengelola memberikan akses listrik kepada pedagang di luar areal.
"Permintaan pedagang itu sederhana, berjualan sampai hari raya. Bukannya pedagang tidak mau pindah ke dalam. Tapi kasih lah kesempatan untuk mengumpulkan uang," tuntas Ade.(nda)
