KOTA (RIAUPOS.CO) - Kondisi halte di Kota Pekanbaru banyak yang tidak terawat, kotor dan penuh corat-coret. Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT kesal dirinya menjadi sasaran kritik di sosial media akibat hal tersebut. Ia pun minta hal ini harus jadi perhatian organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kritik yang diterimanya ini dia sampaikan saat memberikan arahan pada jajarannya yang hadir dalam serah terima operasional Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) Trans Metro Pekanbaru dari Dinas Perhubungan (Dishub) kepada PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM), anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP), Jumat (1/2) lalu.
Salah satu yang Wako tekankan dalam serah terima adalah ketersediaan halte dan rute. ‘’Halte tolong. Saya juga minta dievaluasi rute. Yang kita rencanakan belum terlayani, Soebrantas, Garuda Sakti, Air Hitam. Kemudian nanti evaluasi juga titik-titik halte, baik yang permanen maupun tidak,’’ katanya.
Dia menegaskan, pemetaan ini baik halte maupun keperluan rute dalam setahun ke depan harus rampung. ‘’Pemetaan 2020 agar halte menjadi perhatian. Sediakan lebih layak termasuk penerangannya. Apalagi yang sampai malam padat. Lalu kebersihan halte,’’ sambungnya.
Di sinilah kemudian Wako Pekanbaru curhat sekaligus menyampaikan kekesalannya. Karena, akibat halte yang tidak terawat dia jadi sasaran. ‘’Ini halte kotor yang ditanya wali kotanya. Terus petugas perhubungannya mana yang membantu wali kota? Wali kota yang nyapu? Wali kota yang potong rumput?’’ tanya dia.
Dia kemudian menekankan kembali bahwa kelayakan halte adalah termasuk dalam pelayanan pada masyarakat. ‘’Kalau gambaran yang ada sekarang masih jauh. Kadis dari sekarang halte jadi perhatian. Tentang keamanan, kebersihan dan penerangannya,’’ sebut Firdaus.
Kesalnya Wako Pekanbaru bukan tanpa alasan. Diungkapkannya bahwa orang yang menyampaikan itu tak lain adalah bawahannya yang bertugas di lingkup Dinas Perhubungan juga. ‘’Saya sangat kesal begitu di medsos. Yang nanya itu orang perhubungan lho. Ini bagaimana pembinaan dari kepala dinas dan kepala bidangnya,’’ katanya.
Plt Kepala Dishub Pekanbaru Yuliarso sepanjang Wako Pekanbaru bicara tampak sibuk mencatat. Kepada Riau Pos, Ahad (3/2) Yuliarso berjanji segera menindaklanjuti.
‘’Yang pertama jelas kami akan lakukan pendataan. Arahan Pak Wali jelas kemarin. Terkait sarpras itu tetap menjadi tanggung jawab pemko. Kami akan data terkait kondisi halte kita sejauh mana kondisinya. Kemudian barulah kami akan tindak lanjut. Kami akan survei. Kalau memang kondisinya baik kami tinggal perawatan. Kalau tidak, kami perbaiki. Baru ketahuan berapa dana yang diperlukan,’’ paparnya.
Kebersihan halte yang disoroti Wako Pekanbaru, kata Yuliarso, menjadi tanggung jawab bersama. ‘’Untuk kondisi yang kemarin, menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami akan monitoring melalui kru TMP,’’ imbuhnya.
Pemeliharaan halte sendiri diperkirakan akan menjadi tantangan. Karena dana yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 lalu sangat kecil. Hanya sekitar Rp120 juta.
‘’Ketika sudah dibangun tentu jadi tanggung jawab kami juga. Akan dihitung keperluan. Setelah diketahui baru bisa tindak lanjut,’’ tutupnya.(gem)
(Laporan M ALI NURMAN, Kota)
