.jpg)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru H Wan Agusti meminta kepada Pemko Pekanbaru dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dapat memprioritaskan alokasi anggaran 2023 untuk program mengatasi persoalan sampah.
"Kami minta alokasi anggarannya diprioritaskan untuk delapan program yang sudah kami sampaikan saat pengesahan anggaran kemarin. Sebagaimana sudah disekapakati, bahwa alokasi anggaran untuk DLHK di tahun 2023 itu sebesar Rp120 miliar," ujar Wan Agusti, kemarin.
Delapan program dimaksud, dibeberkan Wan Agusti ialah, pertama, program perencanaan lingkungan hidup melalui kegiatan pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis rencana tata ruang.
Kedua, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan melakukan pemantauan kualitas lingkungan, menyusun kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta pengkajian dampak lingkungan.
Lalu, program ketiga, yaitu program pengelolaan keanekaragaman hayati, melalui pengelolaan keanekaragaman hayati ruang terbuka hijau. Keempat, program pengendalian polusi, melalui kegiatan pengujian emisi kendaraan bermotor dan pengujian kadar polusi limbah padat dan cair serta kegiatan pembangunan tempat pembuangan benda padat dan cair yang menimbulkan polusi.
Kelima, program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan menyusun kebijakan manajemen pengelolaan sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, pengembangan teknologi pengolahan sampah dan peningkatkan pelayanan pengelolaan sampah perkotaan termasuk kerjasama peng-angkutan sampah.
Keenam, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Ketujuh, program pengelolaan ruang terbuka hijau, melalui penataan, pemeliharaan ruang terbuka hijau dan pengembangan taman rekreasi, serta kegiatan pengadaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau.
Dan kedelapan, program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan kota, melalui kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasaranan persampahan, taman dan penerangan jalan umum.
"Kami juga berharap DLHK dapat melakukan pengawasan terhadap rumah sakit, klinik bersalin dan kesehatan, rumah makan, mal-mal, hotel, bengkel, pabrik-pabrik dan perusahaan besar yang ada, serta usaha-usaha besar lainnya, terhadap proses pembuangan limbahnya, baik limbah padat maupun limbah cair. Apakah sudah sesuai dengan prosedur seharusnya ? jika tidak, kami minta pemerintah dapat menindak tegas usaha dimaksud sesuai ketentuan yang ada," saran Ketua Fraksi Gerindra Plus ini.
Dia juga menyebutkan, untuk program pengembangan dan pengelolaan persampahan, ini menjadi program prioritas Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, dirinya berharap pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya.
"Karena saat ini kami melihat penanganan sampah masih jauh dari harapan kita semua," tegasnya.(gus)
