APBD 2023 Harus Dirasakan Masyarakat

Pekanbaru | Kamis, 03 November 2022 - 09:31 WIB

APBD 2023 Harus Dirasakan Masyarakat
ILUSTRASI (DOK.RIAUPOS CO)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Untuk anggaran pembangunan Kota Pekanbaru di tahun 2023 diminta agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan tidak hanya pembangunan di atas kertas saja.

Hal ini ditegaskan anggota Komisi IV  DPRD Kota Pekanbaru Rois, kemarin. Dia menegaskan hingga saat ini RAPBD 2023 itu masih dalam proses pematangan, karena sudah sampai ke tingkat Banggar.


"Tentu ini yang kita perjuangkan bagi masyarakat Kota Pekanbaru, bagaimana anggaran pembangunan 2023 dirasakan langsung masyarakat dan merata," kata Rois.

Untuk itu, dia menegaskan, pihaknya sesuai dengan tupoksi DPRD akan menjalankan hal itu, dan akan mengawal harapan itu. Termasuk soal anggaran OPD yang banyak di pangkas atau dirasionalisasi dan diarahkan pada tiga sektor, perbaikan jalan, masalah banjir/perbaikan drainase, dan juga penanganan sampah.

Dan tiga sektor ini merupakan program unggulan Pj Wako Pekanbaru Muflihun dan ditegaskan harus didukung bersama, termasuk dukungan anggarannya.

"Secara peraturan, untuk belanja modal itu minimal harus di angka 30 persen dari nilai APBD. Tetapi, dalam APBD tahun 2023 itu saya melihat hanya ada di angka 14 persen, ini harus jadi pertimbangan bersama," ungkap politisi PKS ini.

Rois juga mengatakan, sejak dirinya jadi anggota DPRD 2019 lalu, pembangunan yang dirasakan masyarakat langsung itu sangat minim. "Boleh dibilang nggak ada," tegasnya.

Kembali ke anggaran 2023 tadi,  dia menilai bahwa belanja modal sebesar angka 14 persen dalam R-APBD Kota Pekanbaru 2023 tersebut belum mampu membantu tiga program prioritas Pj Wali Kota Pekanbaru.

"Saya membacanya begitu. dan kalau dilihat, angka 14 persen itu ya sangat jauhlah dari harapan dapat menuntaskan persoalan," bebernya.

Untuk itu, ditegaskan Rois lagi, Komisi IV pada prinsipnya mendukung dan siap mengawal anggaran untuk mengatasi permasalahan banjir, pengelolaan sampah dan perbaikan infrastruktur. Dan dia minta pemko dapat menekankan anggaran OPD yang bersifat tidak mendesak dan tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk sementara waktu ditunda.

"Fokus saja untuk angagran tiga masalah tadi, dan selesaikan satu-satu. karena tidak akan bisa secara simultan menyelesaikan masalah kota, karena berkaitan dengan APBD itu sendiri," tutup Rois.(gus)

 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook