PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ketua Komite Tetap Bidang Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Ir Desiderius Viby Indrayana MM MT IPU mengatakan, pada 29-30 September 2022 telah dilaksanakan acara Sinergi Percepatan Pemenuhan Standar Kompetensi Kerja Konstruksi untuk Pemenuhan Kebutuhan Industri Dalam Negeri dalam rangka percepatan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK-Khusus) sektor jasa konstruksi di Hotel Furaya Pekanbaru.
Lanjutnya, agenda yang merupakan tindak lanjut dan implementasi dari MoU PKS antara Kadin Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur dengan Kementerian PUPR RI, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini tidak sekadar agenda sebagai pemenuhan regulasi, tapi sangat difokuskan untuk menghasilkan standar kompetensi khusus sektor jasa konstruksi yang akan memberikan manfaat sangat besar bagi kemajuan industri jasa kontruksi Indonesia.
Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi pada Pasal 7 ayat 3 disebutkan "Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun Kadin, asosiasi pengusaha dan asosiasi profesi/industri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga sesuai dengan sektor masing-masing". Oleh sebab itu, Kadin Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur langsung menindaklanjuti dengan melakukan kolaborasi bersama kementerian dan lembaga terkait sektor konstruksi Indonesia serta segenap elemen masyarakat sektor jasa konstruksi khususnya kalangan pemangku kepentingan Jasa Konstruksi Nasional seperti Asosiasi Badan Usaha dan Profesi Konstruksi Nasional serta Akademisi Konstruksi Nasional untuk terlibat secara aktif.
Lanjutnya, kegiatan di Kota Pekanbaru ini dihadiri WKU PUPR dan Infrastruktur Kadin Indonesia Insannul Kamil didampingi beberapa ketua komite tetap di antaranya, Desiderius Viby Indrayana, Eqbal Ludy Almuhamadi, Lenin Sudarto dan dari Kementerian PUPR RI dihadiri Dirjen Bina Konstruksi Yudha Mediawan beserta jajarannya, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, anggota DPR RI Komisi V Efendi Sianipar, Tim Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BNSP.
Dalam kegiatan uji publik SKK khusus ini lanjutnya, juga dihadiri lebih dari 50 orang para stakeholders jasa konstruksi Indonesia yang mewakili dari berbagai unsur masyarakat jasa konstruksi.
Pada akhirnya kolaborasi multi pihak ini telah menorehkan sebuah capaian positif berbasis kinerja dari kolaborasi Masyarakat Jasa Konstruksi Nasional yang inisiatif Kadin Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur bersama Kementerian PUPR RI yaitu dihasilkannya sebanya 17 (tujuh belas) SKK Khusus Jasa Konstruksi pada 2022.
"Inilah salah satu legacy Kementerian PUPR RI sebagai pairing WKU Kadin Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur dalam berkolaborasi secara inklusif serta kolaboratif bagi kemajuan NKRI. Capaian ini tentunya tidak bisa berjalan lancar bila hanya dijalankan oleh sebagian pihak saja. Gotong royong menjadi modal besar bagi suksesnya penyusunan SKK-Khusus ini," terangnya.(c)
