PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Hingga awal bulan Februari 2020, belum banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Salah satu penyebabnya beberapa posisi pejabat masih kosong akibat adanya Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru.
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, masih adanya posisi pejabat yang kosong ditingkat eselon II bukan diakibatkan oleh pihaknya yang belum melakukan pelantikan. Namun lebih dikarenakan belum mendapatkan izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Sebenarnya kekosongan pejabat itu bukan karena kami, tapi hingga saat ini beberapa posisi jabatan belum mendapatkan persetujuan KASN. Karena bagaimanapun KASN ini merupakan bagian dari pemerintah dalam hal menempatkan pejabat," katanya.
Dengan hal tersebut, Syamsuar mengakui secara langsung kekosongan pejabat itu mengganggu kinerja Pemprov Riau. Namun ia menyebut, bukan hanya Riau saja yang mengalami hal seperti itu. Namun juga beberapa provinsi lain di Indonesia.
"Bagaimanapun kita tertanggu, tapi ini bukan di Riau saja. Beberapa daerah lainnya juga sudah ngomel-ngomel," sebutnya.
Saat ditanyakan terkait posisi eselon III dan IV yang juga masih ada yang kosong hingga saat ini, mantan Bupati Siak tersebut mengatakan, untuk posisi eselon III dan IV hanya tinggal beberapa saja. "Kalau untuk eselon III dan IV sudah, tidak banyak lagi yang kosong. Nanti akan ada lagi pelantikan pada bulan Februari ini," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Yan Prana Jaya mengatakan, untuk jabatan eselon II hasil SOTK baru, pihak Pemprov Riau menargetkan akan melaksanakan asessment terbuka pada Maret mendatang. Karena memerlukan cukup waktu untuk mempersiapkan assessment secara terbuka.
"Saya pikir proses assessment terbuka sepertinya lama, target kita Maret. Setelah itu, perlu untuk proses pendaftaran saja 15 hari, baru bergulir membuat makalah dan wawancara," katanya.(sol)
